Optika.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Kamis (10/3/2022). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sosok Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan. Dia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.
Baca juga: Pemerintah Naikkan BBM Buat Bangun IKN dan Kereta Cepat Jakarta Bandung? Benarkah?
Pria kelahiran 4 November 1963 ini pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.
Selanjutnya Bambang juga pernah menduduki posisi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini awalnya bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Pada 1996 dia meraih gelar master tata kota dan wilayah di Universitas California, Berkeley.
Selepas tak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan, ia fokus berkarir di luar negeri. Ia dipercaya menjabat sebagai Vice President Asian Development Bank (ADB).
Ini Tugas Kepala Otorita IKN
Kepala Otorita IKN Nusantara dalam pelaksanaan tugasnya diatur dalam UU Ibu Kota Negara (IKN) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 15 Februari 2022.
Masa jabatan kepala dan wakil kepala otorita adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Berikut sejumlah tugas Kepala Otorita IKN Nusantara:
1. Merespons perkembangan era digital untuk memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
2. Bertugas sebagai kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Nusantara.
Bambang Susantono menguraikan tantangan baru dalam pembangunan IKN. Dia menegaskan jika IKN Nusantara akan menjadi kota yang cerdas dan berkelanjutan. Ia menyebutnya dengan istilah 'City for All'.
"Pada hari ini juga memulai satu kerja baru untuk membangun kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas dan kota yang berkelanjutan. Jadi kata-kata ini semua terangkum dalam kesatuan, di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan, city for all, istilahnya karena itu sifatnya inklusif," kata Bambang dalam jumpa pers setelah pelantikan dikutip Optika.id, Kamis (10/3/2022).
Bambang menambahkan jika pembangunan IKN memerlukan waktu yang lama. Tujuannya agar jiwa dari kota tersebut terbentuk.
"Untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis dan livable," jelasnya.
Awal Mula Dhony Diminta Jadi Wakil Kepala Otorita IKN
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyebut pembangunan BSD cukup sukses. Pemerintah berharap pengalaman Dhony bisa menjadi modal pembangunan ibu kota negara baru.
"Untuk Pak Donny, dia punya pengalaman dalam pengelolaan BSD, kota satelit yang boleh dibilang cukup sukses," kata Wandy melalui keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022)
Dhony adalah Managing Director President Office Sinar Mas Land, perusahaan properti yang mengembangkan BSD City. BSD City besutan Sinar Mas Land memang ditetapkan sebagai percontohan oleh pemerintah dalam membangun IKN Nusantara.
Dhony diminta untuk memimpin IKN bermula dari kunjungan Jokowi ke BSD City dalam rangka melakukan studi banding pembangunan ibu kota baru. Jokowi ditemani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa.
"Saya dihubungi oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pengembangan pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat," kata Dhony dalam pernyataan pers pasca pelantikan, dikutip Optika.id dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/3/2022).
Berapa Gaji Bambang dan Dhony?
Menurut penjelasan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, dikatakan bahwa Kepala Otorita IKN ini setingkat dengan menteri. Sebab menurut dia Badan Otorita IKN sendiri setingkat dengan kementerian.
"Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 bahwa kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian," jelasnya beberapa waktu yang lalu.
Dengan demikian, besaran gaji yang dapat diterima Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN kurang-lebih sama dengan besaran gaji yang diterima oleh para menteri.
Baca juga: Menteri Investasi Gas Pol Pembangunan IKN, Rahma Sarita: Rakyat yang Mati
Tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2001. Sesuai Keppres ini, menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp 13.608.000 setiap bulannya.
Sedangkan gaji pokok para menteri sebesar Rp 5.040.000. Jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.
Jumlah di atas belum termasuk dana operasional hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai Rp 100-150 juta.
Selain itu, menteri juga menerima beberapa fasilitas khusus mulai dari rumah dinas, kendaraan dinas dan jaminan kesehatan.
Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono
Diketahui, Bambang Susantono pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Adapun LHKPN yang terakhir dilaporkannya pada 2014 lalu.
Berdasarkan laporan tersebut, kala itu Bambang memiliki total harta sebesar Rp 3.929.537.807 dan US$ 51.846. Jumlah tersebut dicatatkannya saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.
Adapun dalam laporan itu disebutkan Bambang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dan Bogor serta dua tanah di Tangerang Selatan dan Bogor dengan total nilai Rp 2.053.608.000.
Selain itu dirinya juga tercatat memiliki 5 unit sepeda dengan nilai Rp 20 juta, mobil Toyota Rush tahun 2010 seharga Rp 100 juta; dan mobil Nisan Serena tahun 2013 seharga Rp 350 juta. Sehingga jika ditotal semuanya berjumlah Rp 470 juta.
Bambang juga memiliki harta bergerak lain sebesar Rp 668.500.000 yang terdiri dari logam mulia, batu mulia, hingga barang seni dan antik yang berasal dari perolehan sendiri maupun warisan.
Dirinya juga mencatatkan giro dan setara kas lainnya dengan nilai Rp 899.593.436 dan 51.846 dolar Amerika Serikat. Sehingga, jika ditotal harta kekayaannya mencapai Rp 4.091.701.436. Meski demikian kala itu dia mencatatkan utang sebesar Rp 162.163.629 dalam bentuk penjaman uang.
Pengamat Apresiasi Penunjukan Bambang
Baca juga: Ingin Ikut Lelang Pembangunan Infrastruktur IKN? Ini Persyaratannya
Pengamat sosial politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengapresiasi penunjukan kalangan profesional sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Jokowi. Hal ini akan membuat IKN jauh dari potensi kecenderungan korupsi politik.
"IKN ini kan harus dikawal oleh profesional, jauh dari korupsi politik, oligarki politik apalagi urusan parpol. Harus bersih dari semua indikasi koruptif dan maladministratif," kata Herry Mendrofa dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).
Lebih lanjut Herry mengatakan, pilihan Jokowi menjadikan kelompok profesional sebagai Kepala Otorita IKN tak lantas menegasikan tantangan-tantangan lainnya.
"Tentunya Jokowi akan head to head dengan parpol dan segala kepentingannya belum lagi pressure yang berasal dari oligarki politik. Jokowi mesti mengelola potensi konflik ini menjadi solusi dan inovasi," ujarnya.
Herry mengharapkan, Jokowi bisa memberikan garansi ke publik bahwa IKN ke depan memang dibangun dan dikelola oleh orang-orang yang independen dan profesional.
"Justru Jokowi harus pastikan juga, berikan garansi ke publik bahwa orang pilihannya tak mudah diintervensi karena independen dan profesional. Jangan sampai mereka pada akhirnya terseret dalam pusaran tekanan bisnis politik," terangnya.
Herry juga menyarankan agar keterlibatan masyarakat lokal khususnya Kalimantan Timur menjadi keniscayaan dalam pembangunan IKN baru.
"Urgensi keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN baru harus diakomodir. Partisipasi mereka sangat dibutuhkan agar pembangunan IKN tidak lantas membuat kearifan lokal terpinggirkan," tutupnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi