Pemerintah Naikkan BBM Buat Bangun IKN dan Kereta Cepat Jakarta Bandung? Benarkah?

Optika.id - Isu pemerintah sengaja menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengemuka. Seperti yang diungkapkan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono.

Ia menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat, di tengah gejolak harga BBM yang berdampak bagi masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmennya Bangun IKN

"Akhirnya harga BBM bersubsidi di naikan oleh kangmas @Jokowi mari kita bergembira ria & dukung. Dengan demikian program IKN (Ibu Kota Negara), kereta cepet dll bisa ada dananya," tulis Arief seperti dikutip Optika.id dari akun Twitter-nya, Selasa (6/9/2022).

Ia juga menyinggung soal pengadaan bantuan sosial (bansos) yang seolah menjadi ciri khas dari pemerintahan Jokowi. Dengan satir, Arief mengaitkan hal ini dengan Pilpres 2024 yang sempat menguarkan isu Jokowi menjadi presiden 3 periode.

"Yang pasti akan ada bansos lagi nih, dukung Jokowi 3 periode," sindirnya.

Naikkan BBM, Meski Ekonomi Sulit

Senada dikatakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Lewat cuitan akun Twitter-nya, Luqman Hakim menyinggung pemerintah yang terpaksa menaikkan harga BBM meski ekonomi sedang sulit.

Namun, anggota DPR RI Fraksi PKB tersebut juga menyindir beberapa proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seperti Ibu Kota Negara (IKN), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), dan yang lainnya

"Ekonomi sedang sulit, pemerintah terpaksa naikkan harga Solar dan Pertalite," cuit Luqman Hakim yang dikutip Optika.id dari akun Twitter-nya, @LuqmanBeeNKRI.

"Tapi bangun IKN dan kereta cepat. Tapi bangun jalan raya di tengah hutan. Tapi bangun bandara yang tidak berguna. Tapi beri suntikan modal ratusan triliun ke BUMN-BUMN," sindirnya.

Oleh karena itu, Luqman Hakim melontarkan sindiran keras dengan menyebut hanya rakyat yang boleh mengalami kesulitan.

"Oh ternyata, hanya rakyat yang boleh sulit!" tegasnya.

Sebelumnya, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan surat terbuka tersebut meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.

Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil.

Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca-pandemi.

Ditambah lagi saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga sembako pastinya akan semakin tidak terkendali.

Syaikhu menyatakan dalam dua tahun ini rakyat terpukul lantaran pandemi. Ekonomi masyarakat juga masih tertatih-tatih untuk bangkit kembali.

"Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik," ujarnya melalui siaran video di kanal YouTube PKS TV, Kamis (1/9/2022).

Syaikhu menambahkan PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.

Menurut PKS mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Bisa Bangun IKN dan KCJB

Baca Juga: Jokowi Soal Pindah ke IKN: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar

PKS, sambung Syaikhu, juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat. Seperti mengapa untuk membangun IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara yang baru pemerintah memiliki dana.

Kemudian mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup.

"Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," ujar Syaikhu.

Lebih lanjut dalam surat terbuka, PKS memahami pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Mardani mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut merugikan rakyat yang sebelumnya telah terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Kasihan warga, masih berat dampak pendemi Covid-19, sudah kena beban harga BBM naik," kata Mardani, Sabtu (3/9/2022).

Karena itu, Mardani menilai pemerintah justru mementingkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kereta cepat.

"Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat. BBM naik berat sekali untuk rakyat," ungkapnya.

Janji Tinggal Kenangan 

Selain itu, merespons kenaikan harga BBM Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut bereaksi keras.

"Bapak Presiden yth, bolehkah rakyat diberikan kode mana kata-kata Bpk yang rakyat boleh pegang bahwa hal tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan yang dikatakan? Ini pernyataan Bapak bulan Juli 2022," tulis M Said Didu di Twitter, Minggu (4/9/2022).

Baca Juga: Muhammadiyah Ingin Dirikan Kantor hingga Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di IKN

Ia juga memajang link pemberitaan terkait pernyataan Jokowi pada Juli 2022 lalu yang menegaskan tak akan menaikkan harga BBM.

Pada pemberitaan itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, listrik, dan gas LPG tiga kilogram tidak akan naik hingga akhir tahun.

Subsidi untuk komoditas-komoditas itu dipastikan terus digulirkan di tahun depan jika kondisi perekonomian dunia membaik serta konflik antara Rusia dan Ukraina mereda.

Presiden menjamin, sampai akhir tahun, subsidi BBM akan terjaga. "Sekarang tren harga minyak menurun, kan. Kalau harga minyak dunia turun, harga BBM akan turun juga. Kita juga harapkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina mereda. Itu akan sangat membantu ekonomi kita," ujar anggota Dewan Penasihat Forum Pemred Primus Dorimulu, usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Diketahui, kenaikan harga BBM ini terjadi akibat pengalihan subsidi sehingga membuat Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.

Tak hanya Petralite, BBM jenis solar subsidi yang awalnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 dan Pertamax nonsubsidi saat ini naik menjadi Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp12.500.

Selain itu, Presiden Jokowi menyebut keputusan untuk menaikkan BBM merupakan pilihan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah.

Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi