Optika.id - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk berhenti berbicara mengenai urusan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengingatkan jajarannya berhenti menimbulkan polemik dan fokus bekerja.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna seperti dikutip Optika.id dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Baca juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Presiden menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.
"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi. Sehingga jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak melakukan apa-apa.
"Soal Pertamax. Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax (naik)? Diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho, enggak ada. Yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi, kata Presiden.
Dia menegaskan, seharusnya menteri terkait bisa menjelaskan kepada masyarakat alasan menaikan harga BBM jenis Pertamax. Jokowi tak memungkiri, harga BBM Pertamax naik karena invlasi yang belakangan ini terjadi secara global.
Presiden menerangkan, sejumlah inflasi yang terjadi di sejumlah negara di dunia seperti Amerika Serikat, Turki dan Uni Eropa. Amerika Serikat inflasinya saat ini di angka 7,9 yang biasa di bawah 1, di Uni Eropa juga angkanya sudah 7,5 persen yang biasanya juga kira-kira di angka 1. Turki sudah di angka 5,4.
Kita semua tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Saya kira sisi, baik fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara, jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui tidak bisa menahan inflasi yang juga kini terjadi di Indonesia. Karena itu, dia mengaku harus menaikan harga BBM seperti Pertamax.
Ini angka-angka seperti ini akan membawa kita, yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik Pertamax, tegasnya.
Seperti diketahui, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode terus berhembus. Mulai dari, tokoh politik, pengamat, hingga menteri ikut menanggapi isu ini.
Presiden pun akhirnya menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," jelas Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (30/3/2022).
Wacana Penundaan Pemilu Picu Kemarahan Publik
Sementara, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 bisa memicu kemarahan publik.
Dia telah meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak meneruskan polemik penundaan pemilu. Permintaan itu kesekian kali disampaikan La Nyalla kepada Luhut.
Saya ingatkan Luhut untuk tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini juga membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan, ujar La Nyalla beberapa waktu yang lalu.
Baca juga: Dosa-dosa Jokowi
Ditegaskan La Nyalla, jika polemik penundaan pemilu diteruskan, yakni akan mencuatkan kemarahan rakyat.
Mengingat arah wacana tersebut untuk melanggengkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Potensi kemarahan publik itu diprediksi akan melahirkan aksi-aksi lanjutan, semisal aksi turun ke jalan.
"Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," tegas La Nyalla.
Selain itu lebih dari 78% rakyat Indonesia menegaskan menolak wacana atau usulan Pemilu 2024 ditunda. Publik tetap mendukung pemilu dilaksanakan tahun 2024.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Riset SMRC, Deni Irvani. Pihaknya kembali mengukur publik soal wacana penundaan pemilu dengan alasan pandemi Covid-19.
Hasilnya lebih dari 78 % publik menolak ditunda. Hasil survei ini merupakan yang terbaru dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC).
"Dari hasil survei menunjukkan 78% lebih, publik meminta pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 walaupun pandemi Covid-19 sejauh ini belum berakhir," ungkap Deni dalam paparannya secara daring, beberapa waktu yang lalu.
Dijelaskan Deni, angka penolakan publik terhadap penundaan pemilu tetap konsisten seperti hasil survei pada bulan September 2021.
Baca juga: Kunjungi Jatim, Jokowi Resmikan Flyover Djuanda dan RS Kemenkes Surabaya
Publik yang mengemukakan pemilu harus diundur karena alasan pandemi hanya 11,9%. Termasuk, penundaan pemilu dengan alasan ekonomi juga mendapatkan respons penolakan cukup besar.
Ditegaskan kembali oleh Deni, 79 % publik menginginkan Pemilu 2024 tetap digelar meski kondisi ekonomi belum pulih akibat pandemi Covid-19.
"Hanya ada 11,4% yang setuju pemilu diundur karena alasan pemulihan ekonomi," tutur Deni.
Kemudian penundaan pemilu karena alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), juga ditolak publik. Publik menyatakan penolakannya jika pemilu ditunda karena alasan IKN.
"Yang mendukung penundaan pemilu karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9%," ungkap Deni seraya menjelaskan survei dilakukan pada 13-20 Maret 2022.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi