Optika.id - Kinerja kepolisian menjadi sorotan publik. Korps Bhayangkara di bawah komando Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kerap kali dipersepsikan dengan kinerja negatif. Janji Sigit yang ingin menunjukkan polisi yang tegas dan manusiawi bertolak belakang dengan praktik di lapangan.
Pandangan tersebut bukan tanpa alasan. Konsep Presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan yang diwacanakan Kapolri Sigit belum terealisasi. Padahal saat tes di Komisi III DPR, Sigit menyebut pendekatan ini bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Konsep ini juga tertuang dalam makalahnya berjudul Transformasi Polri yang Presisi."
Baca juga: Dewan Pers Desak Kapolri Bentuk Tim Usut Kebakaran Rumah Wartawan di Karo
Indikator Politik mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Melalui survei mereka, Minggu (9/1/2022), Korps Bhayangkara memperoleh skor 74,1 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, angka tersebut turun drastis dari survei sebelumnya pada November 2021. Penurunannya mencapai 6 persen. Namun, penurunan ini adalah hal lumrah dan berbeda di tiap waktu survei.
"Saya ingat waktu kita rilis beberapa waktu lalu banyak yang menanyakan, polisi kok trust-nya tinggi? Ya memang trust terhadap institusi negara kadang naik kadang turun," kata Burhan dalam rilis surveinya.
Burhan melanjutkan, turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri disebabkan sentimen masyarakat dalam satu bulan terakhir. Khususnya, perilaku anggota Polri yang berulah dan mencoreng nama institusi.
"Ada seorang anggota polisi yang memaksa aborsi pasangannya dan pasangannya harus bunuh diri di kuburan ayahnya, dan ada polisi di pelosok yang memaksa istri tahanan untuk melayani nafsu bejatnya dengan iming-iming suaminya akan dilepaskan dari tahanan," kata Burhan.
Meski demikian, Burhan menyatakan, hasil tingkat kepercayaan pada Polri masih lebih tinggi terhadap KPK dan Kejaksaan. Di mana kepercayaan publik terhadap KPK dan Kejaksaan masing-masing berada di angka 71,7 dan 70,9 persen.
Sejumlah tagar di sosial media turut memperkuat hasil survei Indikator Politik, seperti yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Tercatat, ada dua yang membuat heboh jagat maya. Pertama, tagar percuma lapor polisi dan kedua adalah no viral no justice.
Baca juga: Brigjen Endar Bantah Akses Masuknya ke KPK Dicabut
Fenomena kemunculan tagar-tagar itu direspons Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, fenomena tagar tersebut bagian dari keresahan publik yang mesti diperhatikan dan dituntaskan dengan baik.
Listyo mengamini, tagar-tagar tersebut adalah bahan evaluasi. Tak bisa dibiarkan berlarut, terutama akibat para oknum mencoreng nama baik kepolisian.
"Munculnya tagar percuma lapor Polri, tentunya menjadi fenomena yang harus kita tindak lanjuti. Ini tidak bisa kita biarkan," tegasnya pada 30 Desember 2021 lalu.
Menurut Listyo, Polri harus menjalankan langkah tegas. Dia memerintahkan kepada komandan wilayah untuk bisa lebih mengawasi pelayanan masyarakat dan anggotanya.
Baca juga: Babak Baru Polemik Pemberhentian Brigjen Endar dari KPK: Aksesnya Masuk Gedung KPK Dicabut
"Harus ada langkah-langkah konkret, melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga kemudian hal-hal ini tidak terulang kembali. Cek lagi ke bawah, perilaku, penanganan-penanganan, pelayanan yang dilakukan oleh anggota kita," ujar dia.
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi