Optika.id, Sampang - Sejumlah aksi demonstrasi mewarnai Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Senin, (11/4/2022). Tercatat dua aksi bersamaan digelar di depan Gedung DPRD Setempat.
Massa pertama berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kabupaten Sampang melakukan long march dari Pasar Srimangun.
Baca juga: Aksi Tolak Pemerintahan Jokowi Berujung Ricuh, Polisi Tertibkan Massa
Puluhan Mahasiswa lalu berorasi dan membawa poster berisi tuntutan meminta pemerintah pusat menurunkan harga sembako, termasuk mengevaluasi kenaikan BBM.
Mahasiswa ini menegaskan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah banyak merugikan rakyat. Untuk itu, mereka meminta DPRD Sampang menjadi corong mahasiswa. Sehingga aspirasi mereka tersampaikan kepada pemerintah pusat.
"Kami berharap pemerintah tidak sewenang-wenang, dengan berwacana pemilu ditunda dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode," kata salah satu demonstran.
Pihak lainnya yang melakukan aksi serupa datang dari puluhan kiai di Kabupaten Sampang yang tergabung dalam Umat Islam Bersatu Madura juga menggelar aksi di depan Kantor DPRD.
Setidaknya ada 12 aspirasi yang disampaikan para kiai. Di antaranya, menolak wacana perpanjangan jabatan presiden karena bertentangan dengan UU 1945, lawan komunis dan antek-anteknya karena melanggar Tap MPRS nomor 25 tahun 1966, turunkan harga dan stop monopoli kerja yang membuat WNI kesulitan lapangan kerja.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar pemerintah tidak mengriminimalisaai ulama dan aktivis, stop tenaga kerja asing dan utamakan WNI. Lalu kembalikan madrasah pada UU Sisdiknas dan hentikan islamophobia.
Mereka meminta pemerintah menangkap dan mengadili penista agama, meminta tidak ada diskriminasi kebijakan covid-19, dan berantas mafia tanah di Indonesia.
Koordinator aksi KH. Yahya Hamiduddin mengatakan, unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Intinya, mereka menolak wacana jabatan presiden diperpanjang.
Baca juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
"Dua periode saja sudah hancur, apalagi diperpanjang. Apalagi hal itu bertentangan dengan konstitusi, " ucapnya.
Yahya menegaskan, banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Banyak fenomena yang merugikan rakyat. Jadi pemerintah harus melakukan evaluasi dan merubah kebijakan.
Misalnya, harga sembako naik tanpa memperhatikan nasib rakyat. Apalagi momentumnya tidak tepat, harga naik saat menjelang dan sampai Ramadan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan.
Terakhir, pengunjuk rasa meminta semua pihak mendoakan keselamatan para aktivis yang sedang melakukan aksi di Jakarta dan seluruh Indonesia.
Perwakilan masing-masing massa itu kemudian ditemui Ketua DPRD Sampang, Fadol. Pihaknya menyampaikan jika aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti ke DPR RI untuk disampaikan.
Baca juga: Pasar Bandeng Gresik: Mahasiswa PMM UMG Terjun ke Warisan Budaya Lokal
"Kami akan tindak lanjuti aspirasi teman-teman secepatnya," ujar Fadol.
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi