Optika.id - Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terus mencuat di ruang publik.
Wacana tersebut menimbulkan polemik dan ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.
Baca juga: Takut Bikin Chaos, AHY Khawatirkan Penundaan Pemilu 2024
Sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.
Sementara kelompok yang tidak setuju menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.
Baru-baru ini Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), melalui akun twitternya merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang menggaungkan wacana penundaan pemilu.
Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi ketujuh pengusung wacana tersebut.
Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi, begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Berikut daftar ketujuh tokoh pejabat politik tersebut:
- Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu.
Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.
"Karena begini, kita punya big data, saya ingin lihat dari big data itu kira-kira menggrab 110 juta. Iya, 110 juta. macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
- Tito Karnavian
Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.
"UUD pernah diubah gak? Kalau ada perubahan UUD apakah itu ada larangan? Saya mau tanya, UUD kita pernah diamandemen gak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu pembukaannya, itu tabu, kitab suci tabu," kata Tito dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Baca juga: Partai Demokrat Tegaskan Penundaan Pemilu Aib Besar Bagi Jokowi dan Coreng Konstitusi
- Bahlil Lahadalia
Pada awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengwcek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
- Dea Tunggaesti
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
"Kami ssbagai pecinta dan pengagum pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung pak Jokowi memimpin Indonesia kembali. Namun, tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
- Airlangga Hartanto
Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu 2024 merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.
"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai, dan kita ini bukan keputusan model Barat tapi model Indonesia masyarakat untuk mufakat," Airlangga dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
- Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Anggota DPR RI ini mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.
Baca juga: Serius Tanggapi Keputusan PN Jakpus, KPU Buat 7 Versi Banding Hadapi Putusan Tunda Pemilu
"Bedanya dia 110 juta, saya 100 juta," kata Muhaimin dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
- Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli dikutip dari twitter Kontras, Minggu (17/4/2022).
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi