7 Prioritas Pembangunan Jatim, Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Capai 5,15 persen 

Reporter : Jenik Mauliddina
7 Prioritas Pembangunan Jatim, Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Capai 5,15 persen

Optika.id, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 7 prioritas pembangunan di wilayahnya pada Tahun 2023. Hal itu telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2023.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja pada Selasa (19/4/2022) di Surabaya. Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada 2023, perekonomian Jatim di target tumbuh sebesar 3,45 sampai 5,15 persen.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Melemah di Tahun Pemilu?

Berikut 7 prioritas pembangnan Jatim pada 2023:

  1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
  2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
  3. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
  4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
  5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi
  6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
  7. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.

"Perekonomian Jatim mulai membaik dengan nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,57 persen dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 25,01 persen serta kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen," papar Khofifah.

Sejalan dengan semakin terkendalinya Pandemi Covid-19, realisasi investasi Jatim 2021 juga terangkat. Bahkan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2021 sebesar Rp 52,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27 triliun.

Baca juga: Masyarakat Diminta Lakukan Gaya Hidup Ramah Lingkungan Untuk Dukung Ekonomi Hijau

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan mewanti-wanti Jatim agar dalam menyusun perencanaan pembangunan tidak hanya sekedar menyelesaikan permasalahan Jatim tapi juga nasional, karena Jatim memiliki kontribusi besar terhadap capaian pembangunan nasional.

Musrenbang RKPD Provinsi Jatim Tahun 2023 dibuka secara Gubernur Khofifah dan dihadiri wakil gubernur, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, ketua dan anggota DPD RI. Serta Forkompimda Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim, Asisten dan Kepala OPD Provinsi Jatim, Bupati dan Wali Kota, ketua DPRD dan Kepala Bappeda kabupaten dan kota, rektor perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat dan pemuda, organisasi keagamaan, LSM serta media massa.

Reporter: Jenik Mauliddina

Baca juga: INDEF: Siapapun yang Jadi Presiden, Tak Boleh Setengah Hati Garap Ekonomi Biru!

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru