Optika.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid turut merespons terkait statement anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Masinton menyebut memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024.
Duit dari perusahaan sawit itu juga disebut untuk membayar sidang MPR demi mengubah konstitusi.
Baca juga: PKS Ungkap Alasan Pilih Suswono Jadi Cawagub RK di Pilgub Jakarta
MPR menolak keras manuver dan aksi jahat itu, mestinya Kejagung segera usut tuntas dan hukum keras (perusahaan sawit), tulis Hidayat seperti dikutip Optika.id dari akun Twitter-nya @hnurwahid, Selasa (26/4/2022).
Menurutnya, jika informasi dari Masinton tersebut benar, maka akan terjadi bahaya besar.
Kalau benar kabar dari Masinton Pasaribu, perusahaan sawit sponsori penundaan pemilu, duitnya buat bayar sidang MPR untuk ubah konstitusi, maka ini kejahatan sangat serius, ucap Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
Karena itu, dia meminta informasi dari Anggota Komisi II DPR RI itu diusut sampai tuntas. Apakah memang benar ada perusahaan sawit yang akan mensponsori wacana penundaan Pemilu 2024?
[caption id="attachment_23748" align="aligncenter" width="512"]
Tangkapan layar twit Hidayat Nur Wahid. (Optika.id)[/caption]
Diketahui seperti diberitakan sebelumnya, politisi PDIP Mansinton Pasaribu mengungkapkan ada korelasi antara perusahaan sawit dan wacana penundaan Pemilu 2024.
Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit, kata Masinton, Minggu (24/4/2022).
Ia pun mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu.
Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi korporat. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR, ucapnya.
Dia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan bahaya besar bagi demokrasi Indonesia.
Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener, tegas aktivis 98 ini.
Masinton menyebut PDIP menolak adanya isu-isu tersebut untuk menjaga konstitusi. Selain itu, lanjutnya, perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini sampai ke akar-akarnya. Termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu.
Baca juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
"Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu, paparnya.
Melalui media sosialnya, Masinton juga mengunggah adanya dugaan perusahaan sawit turut serta mendanai isu penundaan pemilu.
Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi, tulis @Masinton seperti dikutip Optika.id pada Minggu (24/4/2022).
Rakyat Hanya Ingin Harga Minyak Goreng Normal
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan telah terkuak adanya perilaku menyimpang pada kebijakan minyak goreng yang melibatkan pengusaha dan oknum pejabat pemerintah di kementerian perdagangan. Dia menuntut agar ada penyelesaian hingga tuntas.
Akmal sebagai pencetus ide dibentuknya pansus minyak goreng ini terus menyuarakan agar persoalan minyak goreng yang sudah lebih tujuh bulan terkatung-katung menyusahkan rakyat agar dapat segera diselesaikan.
Rakyat ini mayoritas keinginannya sederhana. Yang penting harga minyak goreng kembali normal seperti tahun lalu. Kebutuhan minyak goreng yang bermasalah sekitar 10 persen atau sekitar 5,7 juta ton per tahun. Sedangkan total produksi minyak goreng yang mencapai 47 juta ton per tahun untuk CPO dan 4,5 juta ton per tahun untuk palm kernell oil (PKO). Jadi mestinya alasan apa kok minyak goreng ini bermasalah berkepanjangan," tutur Akmal mempertanyakan seperti dikutip dari dpr.go.id, Senin (25/4/2022)
Baca juga: Warga DKI Jakarta Sangat Kecewa Usai PKS, NasDem, PKB Tak Dukung Anies!
Pengumuman presiden Jokowi pada pelarangan minyak goreng untuk di ekspor berlaku mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan menurut Akmal tidak menjadi masalah asal petani tidak merugi. 41 persen pelaku industri sawit yang merupakan rakyat kecil mesti dapat dilindungi keekonomiannya sehingga tidak terdampak pada kebijakan pemerintah.
Saya masih berharap, teman-teman di DPR mulai terbuka untuk mendukung terbentuknya pansus minyak sawit ini. FPKS sudah pernah mengusulkan pansus minyak goreng, namun belum mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain secara legal. Pansus minyak sawit ini sangat penting karena akan mengurai persoalan minyak goreng secara terang benderang," jelas Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini sangat menyesalkan di beberapa wilayah, minyak goreng membuat masyarakat tidak dapat membeli karena harga yang tinggi. Bahkan minyak curah pun harganya melambung tinggi.
Saya memperhatikan, beberapa orang yang ingin berbagi minyak goreng di moment ramadhan ini juga kesulitan untuk mendapat minyak goreng karena harga tinggi. Niat masyarakat yang berkemampuan ini ingin membeli minyak goreng yang banyak untuk dibagikan ke tetangganya akhirnya tidak jadi dilakukan. Saya secara pribadi, mendukung apapun kebijakan pemerintah terhadap minyak goreng, yang penting harga balik normal dan petani sawit rakyat tidak merugi," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi