Optika.id - Sistem Informasi Partai Politik (Parpol) yang dijadikan instrumen pendaftaran bagi Parpol peserta Pemilu berbasis online dipertanyakan tingkat keamanannya oleh beberapa pihak.
Termasuk di antaranya ialah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Peneliti Perludem, Heroik M. Pratama menyampaikan masukannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan keamanan data di Sipol. Sebab, data-data parpol di Sipol memuat NIK, tempat tinggal, hingga anggota Parpol yang harus dijamin keamannya agar tidak bocor.
Baca juga: KPU Segera Terbitkan Aturan di Setiap Daerah untuk Patuhi Putusan MK
"Yang perlu diperhatikan adalah sistem kemanan siber untuk perlindungan data," ujar Heroik saat dihubungi, Kamis (30/6/2022).
Heroik juga menggarisbawahi soal legalitas teknik penggunaan Sipol. Menurutnya, legalitas teknik Sipol memerlukan pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar tidak menjadi polemik atau muncul gugatan di kemudian hari.
Manfaat penggunaan Sipol akan dirasakan secara maksimal oleh seluruh pihak jika legalitas penggunaan Sipol sudah dimasukkan ke dalam PKPU yang mengatur tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2024.
"Penting untuk kita memahami maksud dan tujuan dari penggunaan Sipol, yakni sebagai sebuah sistem atau aplikasi untuk efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran partai politik," ujarnya.
Baca juga: KPU Amati Putusan MK dan Akan Konsultasi dengan DPR RI
Untuk diketahui, layanan Sipol sudah dibuka oleh KPU sejak 26 Juni 2022 hingga masa akhir pendaftaran partai politik peserta Pemilu serentah tahun 2024, yakni pada 14 Agustus 2022.
Akan tetapi, PKPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu Serentak 2024 belum juga disahkan sejak resmi dibuka aksesnya oleh KPU kepada Parpol.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca juga: KPU Diimbau Laksanakan Putusan MK Guna Menjaga Demokrasi!
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi