Optika.id - Persiapan menghadapi Pemilu 2024 mendatang bagi partai politik adalah berkampanye di ruang publik. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari memperbolehkan adanya kampanye politik yang dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, dengan catatan memenuhi sejumlah ketentuan.
Hal tersebut disampaikan Hasyim melalui keterangan tertulis, usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (19/7/2022).
Baca juga: Puan Maharani Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Tak Takut Intimidasi di Kampanye Akbar Solo
"Boleh saja. Mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh," kata Hasyim.
Menurut Ketua KPU itu, selama memberikan ruang yang sama bagi peserta pemilu lain dan tidak melanggar batas, kampanye di lingkungan kampus boleh-boleh saja dilakukan.
Namun, dalam pelaksanaannya, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya yakni memberikan kesempatan yang sama bagi peserta pemilu.
Dalam memperjelas pernyataannya tersebut Hasyim mencontohkan jika ada tiga orang calon yang melakukan kampanye, maka seluruh calon tersebut diberikan ruang yang sama untuk berkampanye juga di lingkungan kampus. Hal tersebut dilakukan sebab seluruh warga kampus berstatus sebagai pemilih.
"Asal diberikan kesempatan yang sama. Misal, calonnya ada tiga, ketiganya boleh masuk (berkampanye) di kampus. Kalau mau diadu debat, juga boleh," tambahnya.
Baca juga: Prabowo: Yang Tidak Setuju Program Makan Siang Gratis Sebaiknya Belajar Lagi
Menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas dalam melihat adanya unsur kampanye atau tidak pada saat peserta pemilu melakukan kunjungan kerja. Kampanye juga merupakan sarana untuk mempengaruhi seseorang untuk memilih, ujar dia.
"Rakyat kita sudah cerdas, mana yang kampanye, mana yang tidak, sudah tahu. Kampanye itu bicara soal visi dan misi, lalu ada ajakan untuk memilih. Jika hanya bicara visi misi dan tidak ada ajakan memilih, itu bukan kampanye," tutur Hasyim.
Hasyim menilai kampus merupakan tempat pengembangan keilmuan, teknologi, dan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk merumuskan sejumlah kebijakan inovatif demi pembangunan Indonesia.
"Mestinya partai politik menggandeng kampus untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang inovatif untuk pengembangan kemajuan bangsa, yang paling penting itu," ujarnya.
Baca juga: Megawati: Bansos Itu Uang Rakyat, Jangan Pilih Orang Hanya Dikasih Beras
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi