Optika.id - Heri Budianto selaku Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana merespons peringatan keras Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait dengan politik identitas yang muncul menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, peringatan yang dilontarkan oleh presiden tersebut harus dipatuhi oleh para politisi dari tingkat atas hingga tingkat bawah.
Pasalnya, luka Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa hingga saat ini di mana masyarakat dibelah menjadi dua, yakni Pancasila dan tidak Pancasila atau cebong dan kampret.
Baca juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
"Apa yang disampaikan Presiden (Jokowi) itu adalah satu hal yang harus dilakukan, cukup kita dengan dua kali Pilpres 2014 dan 2019 polarisasinya begitu terasa, dan ini harus dilakukan," ujar Heri Budianto kepada Optika.id, Sabtu (20/8/2022).
Hasil dari politisasi agama dan politik identitas, menurut pria yang akrab disapa Herbud ini masih terasa hingga saat ini. Artinya, yang masih menjadi senjata ampuh yang digunakan oleh para politisi ialah isu-isu agama dan identitas, sehingga Presiden Jokowi harus menyampaikan hal tersebut karena sadar dan hafal jika pola-pola tersebut bakal digunakan sebagai senjata serangan kepada lawan politik nantinya.
"Kalau pertanyaannya apakah sudah terasa, kan paska 2019 sampai hari ini soal isu agama itu tidak hilang sepenuhnya. Artinya apa yang disampaikan oleh Presiden berarti memang kondisi itu masih ada, bahkan presiden menyampaikan jangan sampai digunakan," kata dia.
Untuk menghindari terjadinya politisasi agama dan politik identitas di Pemilu 2024, menurut Herbud perlu pada pemilu 2024 kali ini tidak diikuti dua pasangan calon saja. Sebab, hal ini berkaca dari dua pilpres sebelumnya yang mana dua pasangan calon sangat berpotensi menimbulkan adanya polarisasi di tengah-tengah masyarakat.
Baca juga: Pengamat Politik Sebut Pilkada Bukan Pesta Rakyat, tapi Pesta Elite Parpol
"Aspek realitas politik harus ada semacam fakta politik itu tidak dua pasang ya artinya harus lebih. Kalau dua pasang maka peluang untuk terjadi itu sangat besar, maka harus lebih dari dua pasang untuk menghindari itu, tiga atau empat itu dari aspek politik ya," ucapnya.
Herbud pun menyarankan agar seluruh jajaran pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, mulai dari menteri hingga kepala daerah harus melaksanakan arahan Jokowi tersebut.
"Dari aspek kenegaraan seluruh lembaga tinggi, negara harus betul-betul menjalankan ini dan melaksanakan ini secara serius," tuturnya.
Baca juga: Analis Sebut Wajar PDIP Tak Bersama Anies, Bukan Elektoral Penentu Utama
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi