Optika.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia tengah alami kemunduran demokrasi.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada dihadapan kadernya saat Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).
Baca juga: AHY Sebut Presiden Jokowi Tak Pernah Tawarkan Kaesang ke Demokrat
Menurutnya, kemunduran demokrasi di Indonesia ini dirasakan mulai dari politik uang hingga politik identitas.
"Kemunduran demokrasi kita rasakan, betul? Politik uang merajalela, politik identitas memecah belah bangsa, terjadi polarisasi," ujar putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ini
AHY juga meminta kepada seluruh kadernya untuk tidak ikut terjebak dalam kemunduran demokrasi, khususnya dalam politik identitas.
"Jangan sampai Demokrat ikut-ikutan terjebak dalam politik identitas seperti ini. Demokrat adalah partai nasionalis religius, kita ingin menghadirkan kerukunan antar identitas, antar suku, antar ras, etnis dan sebagainya," jelasnya.
Tak hanya itu, AHY merasa negara Indonesia saat ini perlahan-lahan kembali ke masa otoritarian.
Ia merasa aspirasi-aspirasi masyarakat seperti dibungkam dan dipaksa untuk satu suara dengan pemerintah.
"Rasanya suara kritis rakyat juga semakin sering dibungkam betul, makin banyak yang takut bersuara," tandasnya.
Selain itu, AHY menyinggung program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dicetuskan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah dihina-hina.
Namun, program BLT masih dilanjutkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
4 Pilar Pembangunan
AHY kembali mengingatkan era SBY ada 4 pilar pembangunan, yaitu Provebs atau pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan. Kemudian Projobs atau lapangan kerja dibuka seluas-luasnya, dan Propoor atau kaum miskin dibantu.
"Itulah mengapa ada subsidi ada BLT bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Dulu dihina-hina BLT kita, apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, dibilang kita tak punya cara lain. Padahal, itu cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?" jelasnya.
Namun, kata AHY, anehnya program BLT sekarang dilanjutkan oleh Pemerintah.
Tentu, AHY mengapresiasi Pemerintahan Jokowi yang meneruskan program BLT cetusan era SBY. "Sekarang BLT, it's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," jelasnya.
Kemudian, AHY mengingatkan kader Partai Demokrat tidak boleh ada yang menangis apalagi pura-pura menangis. Menurut dia, masyarakat atau rakyat kecil yang menangis setiap ditemui atau kunjungi di lapangan.
"Kalau Demokrat saja tidak berdaya apalagi masyarakat kecil di bawah. Kalau anggota dewan saja enggak kuat, apalagi rakyat kita yang di bawah. Demokrat tidak boleh menangis. Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat. Ini bukan rekayasa. Ini kita temui setiap saat," ujarnya.
Angkat Status Guru Honorer
AHY juga berjanji akan mengangkat status guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika Partai Demokrat menang di Pemilu 2024.
Hal itu berkaca pada status guru honorer saat ini yang disebut nasibnya tidak menentu. "500 ribu tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga saya sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan.
"Maka mereka akan menjadi PNS. Kita memberikan bukti yang nyata," kata AHY.
Dia menuturkan, pada zaman itu banyak guru honorer yang diangkat menjadi PNS. Sebab anggaran pendidikan kala itu juga meningkat.
"Anggaran pendidikan nasional juga meningkat drastis dibandingkan sekarang lihat saja. Kita lihat juga banyak sekali infrastruktur yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Ada yang menyangkal ini? Guru honorer menjadi PNS," jelasnya.
Dia juga menyebut rakyat sejahtera pada zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya pada masa itu anggaran melimpah untuk membayar gaji abdi negara hingga pendidikan nasional.
Yakni, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI/Polri meningkat. "Gaji PNS, TNI/Polri naik nggak? Naik 9 kali. 112 persen. Ini bandingannya. Silakan para jubir yang sering ditanya wartawan. Ini data-data yang kredibel," tukasnya.
Selain itu, anggaran pendidikan pada zaman SBY juga meningkat drastis dibandingkan sekarang ini atau masa pemerintahan Presiden Jokowi.
"Anggaran pendidikan nasional juga meningkat drastis dibandingkan sekarang, lihat saja. Kita lihat juga banyak sekali infrastruktur yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil," katanya.
Baca juga: Berikut Nama-nama yang Akan Diusung Demokrat di Pilkada Serentak 2024!
Tak hanya itu, AHY juga mengatakan SBY saat itu berhasil mengubah nasib guru honorer menjadi PNS. Menurut dia, hal itu tidak ditemukan di masa presiden sekarang.
AHY meminta para kadernya untuk bekerja keras memenangkan Pemilu 2024.
Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini narasi kita, kata dia.
Ia meminta para kader Partai Demokrat dapat memberikan solusi di tengah kesulitan masyarakat.
Ada tiga persoalan masyarakat yang disampaikan melalui Rapimnas Partai Demokrat.
Pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, demokrasi dan kebebasan sipil. Ketiga, keadilan dan penegakan hukum, kata AHY.
Tetapkan AHY Capres
Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, Didik Mukrianto, mewakili 33 DPD lainnya menyampaikan aspirasi AHY menjadi Capres Partai Demokrat di Rapimnas.
"Segenap pengurus di seluruh tingkatan termasuk kader dan simpatisan sangat berharap bahwa dalam Rapimnas nanti segera menetapkan AHY sebagai calon dalam Pilpres yang diusung oleh Partai Demokrat," ujar Didik.
Wasekjen DPP Partai Demokrat ini menegaskan, permintaan pengurus serta kader parpol berlambang Mercy ini dipicu kondisi riil bangsa saat ini.
Dia memberikan contoh paling nyata yang terjadi saat ini. Yaitu tentang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap sektor energi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, yakni bahan bakar minyak (BBM).
"Melihat dinamika kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang semakin sulit di satu sisi, dan kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM, serta rencana pemerintah yang lainnya yang berpotensi membuat rakyat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tuturnya.
Melihat masalah-masalah yang terjadi tersebut, Didik memandang agenda dalam Rapimnas ini sudah tepat, yakni memastikan adanya perubahan dan perbaikan bagi Bangsa Indonesia melalui suksesi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Sesuai aspirasi dan hope dari segenap segenap keluarga besar Partai Demokrat Kepulauan Riau dan masyarakat Kepri, DPD dan DPC se-Kepulauan Riau, akan memohon kesediaan Mas AHY untuk maju dalam Pilpres 2024 dalam Rapimnas untuk memimpin Perubahan dan Perbaikan Bangsa ini ke depan," demikian Didik.
Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY Ungkap Sertifikat Tanah Digital Lebih Sulit Terkena Mafia
Namun, terkait dengan pilihan untuk menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres), para kader menyerahkannya pada AHY.
Para pimpinan DPD, DPC Partai Demokrat yang hadir satu suara mendukung AHY sebagai kontestan Pilpres 2024, kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).
Ia menyampaikan, AHY bakal menampung aspirasi tersebut sebelum akhirnya memberi keputusan.
Dietahui, Rapimnas yang diadakan di JCC ini akan diikuti oleh seluruh pengurus Partai Demokrat, mulai dari Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP).
Tidak hanya itu, pada agenda Rapimnas juga tampak hadir seluruh anggota fraksi Partai Demokrat.
Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa kader Partai Demokrat yang hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mencapai 98 persen.
"3000 undangan yang disampaikan, telah hadir 98 persen sehingga pelaksanaan Rapimnas bisa dinyatakan forum dan sah," ujar Teuku Riefky Harsya saat menyampaikan laporan di hadapan kader Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
Teuku mengatakan bahwa Rapimnas ini merupakan rapat tingkat nasional yang dituliskan dalam ketentuan anggaran dasar Pasal 28.
Adapun kewenangannya disebutkan dalan Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu untuk memutuskan putusan strategis dan politis, kecuali yang menjadi kewenangan kongres dan dilaksanakan sesuau kebutuhan.
Dengan mengusung tema Partai Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, kegiatan Rapimnas ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu kemarin sampai hari ini.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi