Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Sering Diinterupsi Hadirnya Politik Dinasti

Reporter : Uswatun Hasanah
politik perempuan

Optika.id - Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik atau daftar calon legislatif dinilai oleh Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan bakal memperbesar peluang parpol baru untuk lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2024.

"Memperbesar peluang partai baru lolos parliamentary threshold," kata Erik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Oposisi Memang Berat Mas AHY, Demokrat Takkan Kuat, Biar Rakyat Saja

Semakin banyak keterwakilan perempuan dalam kandidat caleg, maka semakin besar elektabilitas dari parpol tersebut, terutama di level lokal yang mana perempuan memiliki militansi pergaulan dan politik cukup tinggi. Seperti PKK.

Di sisi lain, Erik juga mengingatkan agar keterwakilan perempuan bukan hanya sekadar formalitas belaka untuk memenuhi kebijakan afirmasi sebanyak 30% serta dimaknai dari sisi angka saja.

Berdasarkan riset SPD pada tahun 2022, keterlibatan perempuan dalam politik justru diintervensi oleh hadirnya politik dinasti. Seperti istrinya bupati, keponakannya bupati, atau puterinya bupati. Hal ini membuat citra perempuan yang terlibat dalam politik seolah-olah hanya sebagai pelayan dan pelengkap saja.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Parwa Institute Muh Jusrianto, kemunculan sosok-sosok perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang bisa menjadi daya tarik bagi parpol baru untuk mengatrol elektabilitasnya, terlebih dengan berbagai isu keperempuanan yang berkembang saat ini.

"Magnet bagi masyarakat bahwa di politik kita bisa ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki," katanya.

Baca juga: Aksi Akrobatik Orang Narsis dalam Panggung Politik

Saat ini, aktor-aktor politik perempuan baik di legislatif maupun eksekutif perlu didorong sebab kuota kursi di parlemen masih belum cukup 30%. Oleh sebab itu, Jusrianto mendorong ke depannya agar semakin banyak sosok perempuan yang berani berlaga di panggung politik.

Selain kebijakan afirmasi 30%, Sekretaris Jenderal DPP Prima Dominggus Oktavianus mengatakan jika dibutuhkan dorongan kuat dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam kancah perpolitikan Indonesia. mengenai hal tersebut, dirinya menyebut beberapa masalah dan pekerjaan rumah bagi parpol. Yakni, bagaimana menciptakan ruang yang nyaman bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi.

"Wajah politik kita ini sangat maskulin, kenyataannya begitu. Bagaimana bisa mengubah itu, berarti memang perlu suatu dorongan yang kuat untuk partisipasi perempuan itu lebih tinggi," kata Dominggus.

Baca juga: Menanti ‘Ratu Adil’ Melawan Dinasti Politik Jokowi

Reporter: Uswatun Hasanah

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru