Surabaya (optika.id) - Analis Politik Universitas Jember (UNEJ), M. Iqbal menyebut jika masuknya Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) ke dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) merupakan bukti kemenangan pragmatism politik. Menurutnya, posisi Partai Demokrat yang jadi oposisi kurang lebih 9 tahun terakhir berakhir keok dan luluh seutuhnya setelah memutuskan untuk menyebrang ke koalisi Prabowo-Gibran.
"Hampir 9 tahun jadi partai oposisi, luluh dan lemah juga energi Demokrat mengkritik pemerintahan Jokowi usai berada di koalisi mendukung paslon Prabowo-Gibran yang didukung penuh oleh Jokowi," kata Iqbal, dalam pesannya, Sabtu (24/2/2024).
Baca Juga: Jubir AMIN Sindir AHY, Jadi Pemuda Jangan Haus Jabatan
Sikap AHY yang dengan mudah menerima kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) merupakan hadiah dari Jokowi yang sudah mendapatkan restu dari Prabowo sendiri sebagai calon presiden yang menang dalam versi hitung cepat Pilpres 2024.
Iqbal mengungkapkan bahwa ada dua tujuan Jokowi yang memilih AHY untuk menjadi menteri. Pertama, Jokowi memanfaatkan Partai Demokrat agar bisa membantunya menghadang rencana hak angket yang diajukan oleh beberapa parpol.
"Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola Hak Angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN. Kendati Partai Demokrat bergabung komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran masih kalah suara ketimbang gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03. Itu dengan catatan kubu 01 dan 03 solid untuk menggugat hasil pilpres," tutur Iqbal.
Yang kedua, pemberian kursi ini secara komunikasi politik merupakan hadiah sekaligsu tamparan politik Jokowi kepada SBY sekaligus Demokrat sendiri. menurut Iqbal, AHY akan dibebani Jokowi tugas-tugas berat. Salah satunya adalah kisruh Pulau Rempang.
Pasalnya, publik sebelumnya mengetahui jika Partai Demokrat pernah mendesak Jokowi turun tangan dalam mengatasi konflik di pulau itu. Maka dari itu, AHY saat ini yang harus menyelesaikan konflik agraria di tanah tersebut.
Baca Juga: Pengamat Soal Narasi AHY Hancur Lebur, Justru Itu Demokrat
Tak hanya itu, Iqbal juga membeberkan berbagai konflik agrarian di Indonesia yang terus bertambah. Dikutip dari Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang tahun 2023, konflik agrarian naik dari 207 menjadi 241. Maka dari itu, Iqbal menilai jika AHY bakal diuji supaya menyelesaikan masalah agrarian yang meningkat di era Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ujian Jokowi tak berhenti di situ, AHY juga harus memuluskan berbagai kasus sektor usaha perkebunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyimpan bara konflik agrarian dalam sekamnya.
Jokowi, imbuh Iqbal, sejatinya menguji AHY, SBY dan Demokrat mengingat posisi Demokrat bersama PKS merupakan parpol yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja jadi UU. Padahal, tupoksi Menteri ATR/BPN berkaitan erat dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan PSN dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Obral Kursi Menteri Untuk AHY dan Demokrat yang Pikun Konflik Agraria
"Maka, nuansa semata pragmatisme politik lebih kental mewarnai posisi Menteri AHY ketimbang idealisme Partai Demokrat ketika masih oposisi," jelas Iqbal.
Meskipun Iqbal tidak menampik bahwa menjadi oposisi itu berat, namun sikap Demokrat kali ini akan diuji dalam menangani konflik agrarian.
"Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya,"pungkasnya.
Editor : Pahlevi
