Optika.id - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini mengatakan jika demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran serta sudah mulai rusak. Pernyataannya tersebut diperkuat dengan hasil riset dari berbagai akademisi yang sepakat bahwa para aktor demokrasi di negeri ini justru menjadi perusak demokrasi paling buruk.
Baca juga: Demokrasi Tergerus, LaNyalla: Sistem Pilpres Liberal Penyebab Penurunan Kualitas Demokrasi
Aktor-aktor demokrasi pemerintahan ini dihadirkan dengan demokrasi, tetapi mereka yang merusak dan memundurkan demokrasi, kata Didik dalam pemaparannya di acara diskusi publik Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023, Kamis (5/1/2023).
Dia menilai jika indikasi tren kemunduran demokrasi sudah terjadi sejak tahun 2004 silam dan terus berlangsung hingga sekarang. Buktinya, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya ketakutan pada masyarakat untuk bicara politik mulai dari tahun 2014.
Makin banyak yang takut bicara tentang politik dari 2014 sampai seterusnya. Bahkan ini dari survei ada 60ri responden takut, ujarnya.
Adapun penyebab dari ketakutan publik untuk menyampaikan suaranya dijelaskan karena adanya aparat yang semena-mena. Hal ini tentunya kontras dengan citra politisi yang diperlihatkan humble namun nyatanya aparatnya justru kejam terhadap masyarakat.
Baca juga: Setara Institute: Prabowo-Gibran Akan Bawa Indonesia ke Otoritarianisme 2.0
Bahkan kekejaman aparat ini sudah dipertontonkan sekarang, kata Didik
Didik menyebut kondisi tersebut sebagai asimetris yang berdampak pada ekonomi dan politik nasional. Apalagi, imbuhnya, transisi kebijakan bakal menjadi susah pada peralihan kepemimpinan dari pemimpin lama ke pemimpin yang baru.
Peralihan ini akan susah, kalau susah maka ongkos peralihannya mahal, ditambah ongkos politiknya juga mahal. Ada juga, makin banyak intelektual rongsokan, seperti munculnya dukungan tiga periode. Politik makin asimetris,oligarki, jelasnya.
Baca juga: Genderang Kritik Dibungkam, YLBHI: Ada Empat Pola Negara Memberangus Gerakan
Adapun contoh dari asimetris ini menurut Didik yakni memutuskan APBN dan Perppu
Jadicheck and balancetidak jalan. Sekarang ini DPR yang paling lemah, implikasinya bagi ekonomi cukup dalam. Seperti misalnya, menurut saya perppu yang membuat defisit APBN 5% sampai 6% itu semena-mena termasuk perppu yang sekarang, ucapnya.
Editor : Pahlevi