Sidoarjo (optika.id) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritik sistem Pilpres yang diterapkan di Indonesia sejak era Reformasi. Menurutnya, sistem Pilpres yang mengikuti gaya liberal ini menjadi salah satu faktor yang menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
LaNyalla mengatakan, penurunan kualitas demokrasi ini sudah terjadi sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Ia menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber virtual pada Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Persiapan Sidoarjo, Minggu (25/2/2024).
Baca Juga: Peta Politik Kekuatan Partai Pemilu di Surabaya
LaNyalla, yang merupakan senator asal Jawa Timur, menjelaskan bahwa sistem Pilpres yang berlaku saat ini lebih mementingkan popularitas dan elektabilitas calon pemimpin daripada integritas, moralitas, dan intelektualitas. Ia menilai, popularitas dan elektabilitas bisa dimanipulasi dengan ilmu komunikasi, teknologi, dan hasil survei.
“Popularitas dan elektabilitas bisa dimanipulasi dengan ilmu komunikasi, teknologi, dan hasil survei,” kata LaNyalla.
Baca Juga: Jimly Ungkap MK Bisa Batalkan Pemilu Jika Memang Salah
LaNyalla menambahkan, sistem Pilpres yang seperti ini melahirkan politik kosmetik palsu dan polarisasi di masyarakat. Ia mengatakan, hal ini berdampak pada penurunan kualitas sebagai bangsa yang beradab dan beretika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LaNyalla juga mengungkapkan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Ia mengatakan, kondisi ini bisa diatasi dengan kembali menerapkan sistem bernegara sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu UUD 1945 naskah asli dengan amandemen teknik adendum.
Baca Juga: Yusril Buktikan Sengketa Pilpres AMIN Hanya Asumsi, Bukan Bukti
“Sistem ini paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk dan telah melalui uji tuntas oleh para pendiri bangsa,” ujar LaNyalla.
LaNyalla yakin, penerapan sistem tersebut akan mengembalikan jati diri dan nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri bangsa.
Editor : Pahlevi
