Optika.id - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam momen HUT ke-15 Partai Gerindra menyampaikan jika dirinya kerap dicap sebagai orang yang sering dikhianati. Baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Namun, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan anggapan tersebut.
Baca juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
"Tidak ada masalah! Yang penting, Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat," kata Prabowo saat HUT ke-15 Gerindra di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Maka dari itu, dia meminta kepada seluruh kader Partai Gerindra agar memberikan contoh sifat negarawan dan ksatria serta berperilaku yang benar sebagai politisi Gerindra yang menjunjung tinggi nama baik partai.
Prabowo mengklaim jika politik Partai Gerindra merupakan politik yang santun, lurus, dan terhormat. Dia menambahkan jika politik Partai Gerindra tidak mau berkhianat, menipu, apalagi mencela baik sesama maupun lawan politiknya.
"Ada yang mengatakan politik itu kotor, silakan. Kita memilih politik yang bersih dan lurus," ujar dia.
Baca juga: Prabowo Minta Kader Tak Jumawa Usai Menang Pilpres 2024
Dalam momen tersebut, Prabowo juga mengajak agar kader Partai Gerindra selalu melakukan introspeksi diri. Sifat jelek seperti senang melihat orang susah harus dihilangkan dalam hati masing-masing kader, lalu sifat menusuk kawan sendiri pun harus dihilangkan.
Dirinya juga menyinggung tentang sejumlah peribahasa yang berkaitan dengan pengkhianatan. Prabowo berujar jika peribahasan tersebut bahkan sudah ada sejak jaman nenek moyang. Maknanya, dia menilai jika nenek moyang sudah menyadari adanya sifat yang tidak baik di dalam diri manusia yang seharusnya dihindari.
"Menggunting dalam lipatan. Musuh dalamselimut," ucap Prabowo.
Baca juga: Mencuat Isu Hubungan Jokowi-Prabowo Retak, Ada Apa Sebenarnya?
Tak hanya itu, dia juga menekankan soal patuh terhadap pimpinan. Hal ini dia terapkan saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baginya adalah atasan yang hebat dan berpendirian teguh. Pasalnya, tekanan seperti apapun yang diterima selama tidak menguntungkan publik akan dibayarkan.
Contohnya saat pandemi covid-19, Jokowi ditekan dunia untuk menerapkanlockdown, tapi hal itu tidak dilakukan karena mempertimbangkan ekonomi masyarakat kecil.
Editor : Pahlevi