Optika.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan jika saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi kasus HAM berat. Apabila Inpres tersebut sudah terbit, maka ada 19 menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Masa Lalu (TPP HAM).
Baca juga: Mahfud MD: Hak Angket DPR Bisa Makzulkan Jokowi Seperti Soeharto
Nanti, ketua pemantau di lapangan adalah pak Makarim Wibisono dan tim PP HAM yang dulu, mereka akan memantau pelaksanaan dari waktu ke waktu. Targetnya 1 April ini sudah selesai, sehingga bisa mulai terlaksana, ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/2/2023) malam.
Hal tersebut diutarakan oleh Mahfud ketika menanggapi pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam menyelesaikan HAM berat. Sejumlah tokoh masyarakat pun datang mengunjunginya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta. pada saat itu, Mahfud sendiri yang menyampaikan bahwa dari dulu hingga kini sudah banyak yang menanyakan keseriusan dari komitmen itu sendiri.
Menurut mereka pemerintah diam saja. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu, pemerintah tidak diam tapi sedang mempersiapkan instrumen hukumnya, yakni inpres, papar Mahfud.
Diketahui tokoh masyarakat yang menyambangi Mahfud tadi antara lain Alwi Shihab, Al Hilal Hamdi, Komaruddin Hidayat, Fachry Ali, Makarim Wibisono, Asep Saifuddin, Lukman hakim Saifuddin, Romo Mudji Sutrisno, Halim Alamsyah, Tini Hadad, Zumrotin Susilo, Rita Kalibonso, Dahlan Iskan, AS Hikam dan Harkristuti Harkrisnowo.
Dalam dialog yang terjadi antara Menko Polhukam dan tokoh masyarakat, Aktivis Perempuan Zumrotin Susilo sempat bertanya bahwa masyarakat sipil bangga dengan hasil tim PP HAM, tetapi mereka sedang menanti-nanti tindak lanjutnya seperti apa.
Pada 11 Januari lalu Presiden bilang akan menyelesaikan penyelesaian HAM berat, namun satu bulan tidak ada geraknya, sampai dimana penyelesaian HAM berat, cetus Zumrotin.
Baca juga: PDIP Tolak Sirekap dan Penundaan Rekapitulasi Pemilu 2024, Minta Audit Forensik KPU
Tak hanya Zumrotin, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun menilai jika tim penyelesaian non yudisial HAM berat sudah memberikan 11 rekomendasi yang bagus namun nihil aksi sehingga tidak ada tindak lanjutan sama sekali hingga hari ini.
Dirinya pun mendesak tindak lanjut dari pemerintah karena sudah menyangkut kepercayaan dari masyarakat yang terzalimi.
Ini ujian bagi pemerintah karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Karena rekomendasi ini ikut membuka harapan bagi masyarakat, mohon ditindaklanjuti dengan baik, dilaksanakan, agar kepercayaan masyarakat lebih terjaga dan terpelihara, ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Pasang Muka Badak Libas Suara Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng
Dalam diskusi dua arah tersebut juga disinggung masalah situasi politik. Tokoh masyarakat tersebut memberi masukan agar pemerintah tidak melayani isu maupun pembicaraan mengenai penundaan pemilu apalagi menimbulkan spekulasi macam-macam. Menanggapi saran tersebut, Mahfud menegaskan jika dirinya menjamin tidak aka nada penundaan pemilu dari pemerintah.
Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan, kata Mahfud.
Selain sejumlah isu di atas, para peserta dialog juga membahas soal Indeks Persepsi Korupsi dan upaya pemerintah untuk menanganinya, perkembangan situasi keamanan di Papua, dan berbagai isu lainnya.
Editor : Pahlevi