Optika.id - Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Renstra Perpustakaan Nasional RI, serta mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan, dengan mekanisme bottom up dan top down planning.
Baca juga: Ruang Baca, Regulasi dan Gairah Literasi Masyarakat
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando menyatakan, peran dari perpustakaan adalah mencerdaskan sekaligus mensejahterakan anak bangsa, memperkuat persatuan untuk NKRI dan menjadi pemain global.
Ia menegaskan Rakornas hari ini, Senin (6/3/2023) adalah menyamakan persepsi tentang literasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu rumusannya dijelaskan sebaik-baiknya.
Di era digital saat ini, perpustakaanlah yang menjangkau masyarakat, bukan sebaliknya. Maka dari itu kami meluncurkan Bintang Pusnas, yang memuat jurnal ilmiah internasional, Ipusnas dan Kastara yang mudah dijangkau secara digital, katanya seperti yang dikutip Optika.id, melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional RI, Senin, (6/3/2023).
Menurutnya, tugas dari perpustakaan menyajikan informasi-informasi yang kredibel, relevan dan berbasis referensi yang jelas.
Hal ini dikarenakan kita tengah digempur oleh buzzer-buzzer (pasukan siber) yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kebencian. Dan ini adalah pekerjaan yang memfilter, memperkecil bahkan menghilangkan dampaknya terhadap perpecahan anak bangsa. Maka kita harus mampu mencegah adanya upaya adu domba dan memfilter di akar rumput agar persatuann tetap terjaga, ungkap Syarif Bando.
Ia pun mengungkapkan perannya management of colection (10 persen), management of knowledge (20 persen) dan transfer of knowledge (70 persen).
Ditegaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
Contohnya seperti smarthone. Pihak Korea membeli bahan dasarnya di Indonesia, lalu menjualnya kembali produk jadi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal berkali-kali lipat.
Dari mana orang bisa menciptakan teknologi yang sangat canggih. Dari ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca. Jadi Setelah membaca, pahami lalu implementasikan apa yang telah dicerna, tegasnya.
Jadi, lanjut dia, terlalu mahal bangsa ini membayar kalau tidak menjadi negara produsen. Menurutnya ada lima tingkatan literasi yakni baca, tulis, hitung dan pembentukan karakter, akses bahan bacaan terjangkau yang akurat, terkini, terlengkap, terpercaya, memahami apa yang tersirat dan yang tersurat,inovasi, kreativitas sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang/jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
Ia pun mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa sudah 77 tahun Bangsa Indonesia merdeka, namun masih mengekspor bahan baku. Jokowi menginginkan yang diekspor adalah barang setengah jadi, bahkan kalau perlu barang jadi.
Baca juga: Pecinta Buku Ingin Berburu Diskon? Ini Bazar Buku Tahunan di Indonesia yang Banjir Diskonan
Hal ini juga disampaikan pernah disampaikan Presiden Soekarno (Bung Karno), bahwa ciri-ciri negara jajahan adalah negara yang sumber daya alamnya dieksploitasi oleh negara lain dan dia menjadi pasarnya.
Arahan Presiden tentang pentingnya transformasi perpustakaan untuk mempercepat terwujudnya : menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, peningkatan inovasi dan kreativitas, kemampuan menciptakan lapangan kerja, kemampuan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan income per kapita, menambah devisa negara, terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang tangguh.
Indonesia juga masih kekurangan buku sebagai ilmu terapan. Standar UNESCO adalah minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Sementara di negara Indonesia satu buku ditunggu oleh 90 orang. Hasil ini merupakan survei dari Aceh hingga Papua.
Ini masalah. Jadi tugas dan tanggung jawab kita khususnya Bupati dan Walikota adalah membuat tulisan minimal buat tulisan asal usul kabupatan dan alat pusat produksi dan potensi sumber daya alamnya. Mohon kesadaran dan tentu bisa melibatkan guru, dosen, mahasiswa dan adanya kolaborasi dan bersatu, serta jangan mementingkan ego pribadi saja, tegas Syarif.
Sementara Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan kebijakan Perpustakaan Nasional diarahkan mendukung pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hal itu adalah yaitu nilai budaya literasi dengan menetapkan dua indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional, yakni indeks pembangunan literasi masyarakat dan nilai kegemaran membaca masyarakat, ucap Ofy.
Baca juga: Pinjol Ilegal Banyak Melilit Tenaga Pendidik
Rakornas Bidang Perpustakaan tahun 2023 sebagai upaya melaksanakan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Renstra Perpustakaan Nasional RI, serta mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan dengan mekanisme bottom up dan top down planning.
Dari Rakornas ini diharapkan terwujudnya pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat, jelas dia.
Kemudian, terwujudnya kerjasama dan komitmen semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan tranformasi perpustakaan yang insklusif dan berkelanjutan. Serta terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang selaras antar pemerintah, Pemda provinsi/kab/kota dan semua pemangku kepentingan, sehingga pemerataan pembangunan perpustakaan dapat mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
Rakornas ini juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan Tingkat Gemar Membaca (TGM) tinggi, daerah dengan Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) tinggi, daerah dengan akreditasi perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan (SNP) terbanyak dan daerah dengan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbaik.
Guna membangun ekosistem literasi, pada Rakornas ini Perpustakaan Nasional juga menandatangani perjanjian Kerjasama dengan 39 lembaga mitra dari berbagai wilayah Indonesia.
Editor : Pahlevi