Optika.id - Kasus korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) yang terjadi di Kementerian ESDM dicurigai merembet di instansi lain juga. Hanya saja, hal tersebut belum sempat terendus oleh lembaga antirasuah.
Baca juga: PKS Sebut Indonesia Tak Ada Oposisi, Yang Mengontrol DPR
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Dirinya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengembangkan penyelidikan terkait praktik amis ini di lingkungan kementerian lainnya yang mengelola dana tukin juga.
"Modusnya bisa jadi sama. Karena itu sangat mudah bagi KPK untuk menyelidiki perkara ini di tempat lain," kata Mulyanto melaui keterangan tertulis, yang diterima Optika.id, Kamis (30/3/2023).
Seharusnya dugaan korupsi dana tukin ini bisa diantisipasi apabila Inspektur Jenderal (Irjen) bisa bekerja secara lurus dan sesuai dengan aturannya. Sayangnya, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, dana pemeriksaan Irjen di berbagai kementerian dan lembaga malah kena potong sehingga kegiatan pengawasan tidak maksimal.
"Irjen harusnya dapat mengendus kasus ini lebih dulu. Ini mungkin karena anggaran pemeriksaan yang terbatas dan terkena pemotongan. Harusnya Inspektorat Jenderal (Itjen) bisa lebih aktif melakukan pengawasan dan penindakan," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Baca juga: Silaturahmi dengan Purna Tugas PNS, Walikota Surabaya: Matur Suwun Semuanya!
Pengungkapan dugaan korupsi tukin oleh laporan masyarakat ini pun membuatnya heran pasalnya bukan berdasarkan temuan dari Irjen secara langsung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Itjen terbatas pada rutinitas sehingga tidak mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran.
Pengaduan masyarakat ini, imbuh Mulyanto, kemungkinan besar berasal dari dalam kementerian itu sendiri. Yakni bisa saja pegawai yang dirugikan.
Oleh sebab itu, dirinya pun meminta agar anggaran Itjen di setiap kementerian bisa ditingkatkan lagi. Dia mengklaim jika penambahan anggaran tersebut bisa membuat Itjen bersemangat dalam melakukan pengawasan agar reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dirinya pun menyinggung sebelumnya bahwa dalam rapat pembahasan anggaran dia pernah mengusulkan agar anggaran Itjen Kementerian ESDM ditingkatkan untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi.
Baca juga: Usai Putusan MK, PKS Diminta Usung Kembali Anies Baswedan!
Sebelumnya, diketahui KPK telah menggeledah kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Kantor Pusat Kementerian ESDM di Jakarta Pusat. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan kasus korupsi pemotongan tukin apparatus sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM.
KPK juga menemukan fakta bahwa tersangka kasus tersebut lebih dari satu orang namun pihaknya enggan membeberkan identitas para tersangka lebih lanjut.
Editor : Pahlevi