Optika.id - Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi.
Menurutnya, yang memberikan kontrol pemerintahan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga: Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji Akan Melawan Kotak Kosong?
Aher menyebutkan hal itu setelah menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Ya kita kan negara demokrasi, kita presidensial. Jadi sebenarnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu ya DPR. Tidak seperti parlementer, kan. Kalau di parlementer, ada oposisi, ada koalisi, kata Aher.
Kalau di kita ya akhirnya memang ada muncul kalimat oposisi koalisi. Padahal sebenarnya kan tidak ada dua itu. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga, kontrolnya ada di DPR, ungkapnya.
Baca Juga: Usai Penetapan Calon, Eri Janji Tak Gunakan Fasilitas Negara Saat Kampanye
Aher mengatakan bahwa PKS kini sudah masuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi di kesempatan yang sama menyebutkan bahwa pihaknya ingin siapapun dapat merapat ke kabinet Prabowo Subianto, termasuk PDI-P.
Baca Juga: Diarak Menaiki Becak, Pasangan Eri-Armuji Menuju KPU Surabaya untuk Daftar Pilwali 2024
Jika PDI-P masuk, artinya tidak ada oposisi di pemerintahan berikutnya.
Prinsip DPR tak akan diam. Dia akan menjadi pengontrol pada semua kebijakan pemerintah yang memang layak dikontrol, ungkapnya.
Editor : Pahlevi
