Optika.id - MenkopolhukamMahfud MDmasuk dalam bursa Cawapres pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Meski demikian, Mahfud tak mau ambil pusing soal jadi cawapres Anies Baswedan, menurutnya itu sebagai sesuatu yang tak bisa dilarang.
Baca juga: Mahfud MD: Hak Angket DPR Bisa Makzulkan Jokowi Seperti Soeharto
Hal itu disampaikan Mahfud dalam dialog di kanal YouTube R66 Newlitics. Acara yang dipandu Juru BicaraAnies Baswedan, Hendri Satrio; komika Mamat Alkatiri, Obrolan berlangsung cair dan hangat.
Mula-mula, Menko Polhukam ini bicara perihal penegakan hukum di Indonesia. Termasuk perkara yang mengharuskannya berdebat dengan Komisi III DPR mengenai temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.
Memasuki menit 11.01, pembicaraan berbelok ke dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Termasuk isu dirinya yang digadang-gadang sedang mencari panggung dengan memamerkan kebobrokan penegakan hukum di Indonesia.
Kata Mahfud, dirinya tidak pernah mendeklarasikan sebagai cawapres. Termasuk menjawab gamblang kesiapan menjadi cawapres Anies. Menurutnya, isu itu pertama kali dihembuskan NasDem, partai politik pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.
"Silakan saja. Itu kan internal NasDem. Tentu aspirasi seperti itu tidak bisa dihalangi. Biar diolah. Yang penting NasDem, Demokrat, dan PKS tetap kompak," kata Mahfud seperti dikutip Optika.id, Selasa (18/4/2023).
Hal yang terpenting, lanjutnya, kehadiran tokoh profesional tidak membuat parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pecah. "Itu ada tiga partai, silakan saja bicarakan itu (cawapres Anies), tetapi jangan sampai menyebabkan salah satu partai (merasa) loh kok saya nggak (diakomodasi pilihannya), lalu pecah," tambahnya.
Menurutnya, soliditas Koalisi Perubahan harus tetap terjaga. Apalagi sudah mendapatkan satu tiket untuk mengusung Anies di Pilpres 2024. Artinya, memenuhi syarat ambang batas minimal alias presidential threshold 25 persen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
"Saya sayang sekali, (koalisi) yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan dan soliditas," sebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Baca juga: PDIP Tolak Sirekap dan Penundaan Rekapitulasi Pemilu 2024, Minta Audit Forensik KPU
Mengenai dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Anies, Mahfud tak mau menanggapi serius. "Anggap saja bunga-bunga demokrasi. Menurut saya tidak apa-apa. Lagian saya dan Anies itu, adik lah ya, ya dinda dan kanda," imbuh dia.
Mahfud dan Anies memang memiliki kedekatan. Mereka pernah bersama-sama di Korps Alumni Himpunan (KAHMI). Keduanya juga sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahfud juga punya kedekatan dengan keluarga Anies.
"Di kampus kami punya hubungan historis yang panjang sejak Anies masih kecil. Ibunya aja sekarang masih WA-an dengan saya, akunya.
Di internal Koalisi Perubahan, munculnya nama Mahfud ditanggapi beragam. PKS tak keberatan dengan munculnya nama Mahfud untuk mendampingi Anies. Sedangkan Demokrat tegas menolak.
Bagi PKS, semua calon memiliki peluang yang sama untuk mendampingi Anies. PKS menilai keputusan cawapres akan ditindaklanjuti bersama koalisi dan Anies sebagai capresnya. "Semuanya nanti akan dibahas oleh koalisi dan Anies Baswedan selaku capres," ucap Juru Bicara PKS M Iqbal.
Baca juga: Jokowi Pasang Muka Badak Libas Suara Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, Mahfud punya banyak investasi politik untuk maju di Pilpres 2024.
"Minimal sangat layak untuk maju sebagai cawapres, bisa berdampingan dengan siapa pun," yakin Adi.
Apalagi, setelah Mahfud mengungkap kasus-kasus besar. Saat ini, Mahfud sedang memanen banyak simpati publik karena ketegasan dan dedikasinya terhadap persoalan penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, Adi memprediksi, Mahfud potensial maju di Pilpres 2024.
"Itu cukup luar biasa, menurut saya. Pak Mahfud MD jadi buah bibir dikaitkan dengan sosok yang dinilai cukup pantas untuk bisa maju di Pilpres 2024," pungkas pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Editor : Pahlevi