Optika.id - Rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi berpotensi mempertahankan rezim seperti era Orde Baru.
Baca juga: Pernyataan Megawati Sebut Pemerintah Seperti Orde Baru, Benarkah Propaganda Politik?
Menurut Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Ricky Panjaitan, rencana ini juga dapat membuka pintu bagi pengaruh militer terhadap masyarakat sipil.
"Penambahan Kodam akan diikuti dengan penambahan Korem, Koramil, dan Babinsa. Ini merupakan bagian dari Komando Teritorial (Koter) yang pada masa Orde Baru berperan besar dalam mempertahankan kekuasaan," ujar Ricky, Sabtu (27/5/2023).
Menurutnya, rencana ini tidak memiliki dasar yang kuat dan malah mengingatkan pada penyalahgunaan kekuasaan aparat militer pada masa Orde Baru.
Baca juga: Megawati Sebut Pemerintahan Jokowi Mirip Orde Baru, Gerinda: Amanah Rakyat
"Kami mengingatkan semua pihak bahwa amanat reformasi adalah menolak dwifungsi TNI. Jangan biarkan kekuatan bersenjata digunakan sebagai alat kekuasaan," tegasnya.
Selain itu, penambahan Kodam juga akan berdampak pada peningkatan anggaran bagi TNI AD.
Baca juga: Pengamat: Kondisi Demokrasi Kita Sekarang Sudah Kritis
"Anggaran TNI AD akan bertambah. Penambahan ini tidak memiliki urgensi apapun dalam hal pertahanan dan keamanan negara," tambahnya.
Editor : Pahlevi