Pernyataan Megawati Sebut Pemerintah Seperti Orde Baru, Benarkah Propaganda Politik?

author Uswatun Hasanah

- Pewarta

Kamis, 30 Nov 2023 16:36 WIB

Pernyataan Megawati Sebut Pemerintah Seperti Orde Baru, Benarkah Propaganda Politik?

Optika.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud, Senin (27/11/2023) lalu menyebut bahwa para penguasa yang sedang memerintah saat ini bertindak selayaknya zaman Orde Baru. Megawati mengaku jika sudah tidak tahan lagi untuk melontarkan kritik tersebut di depan umum alhasil, dia mengungkapkan kejengkelannya di depan publik.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai jika pernyataan Megawati merupakan aksi propaganda politik karena saat ini posisi Jokowi sudah berada di kubu lain. megawati menurutnya sedang bermanuver untuk menarik pemilih yang berada di Prabowo agar merapat ke Ganjar.

Baca Juga: Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Sebaiknya Ditunda

“Bagaimanapun ceruk suara Ganjar lebih banyak bersinggungan dengan suara Prabowo. Tetapi skema keras dalam statement Megawati dipastikan tidak berhasil, Jokowi bukan lawan tanding dengan serangan terbuka, Jokowi justru semakin kuat jika diserang terbuka, elektabilitas Prabowo dipastikan jauh meninggalkan Ganjar,” kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Kendati demikian, Dedi setuju dengan pernyataan Megawati. Dia menilai jika Jokowi saat ini terlihat mempraktikkan politik seperti Orde Baru, bahkan lebih buruk dari Orde Baru lantaran dilakukan secara terang-terangan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari aksi mantan Ketua Umum Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus adik ipar dari Jokowi, Anwar Usman, yang meloloskan syarat batas umur capres-cawapres untuk kepentingan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Megawati: Bansos Itu Uang Rakyat, Jangan Pilih Orang Hanya Dikasih Beras

Selain itu, Jokowi juga menempatkan berbagai personel yang dekat dengan Jokowi ketika menjadi Walikota Solo seperti Kapolri dan Panglima TBI. Hal tersebut dilakukan menjelang momentum pemilu serentak ketika putra sulung Jokowi, Gibran, ikut maju dalam kontestasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Contoh lainnya, adalah dugaan peran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno yang melakukan maneuver politik Jokowi. Dedi mengamati, dalam kacamata politik kritik Megawati merupakan hal yang wajar apalagi ada perseteruan antara pihak Istana dengan Megawati. Akan tetapi, Dedi menyebut bahwa Istana wajar tidak merespon.

Baca Juga: Gerakan “Asal Bukan Prabowo”: Bukan Fenomena Baru, Berdampak Pada Elektoral?

Lebih lanjut, ketika disinggung apakah ada pengaruh pada elektabilitas PDIP maupun Ganjar sebagai capres, Dedi menyebut bahwa aksi Megawati tersebut justru kontraproduktif bagi pendukung Ganjar sendiri. dia mengingatkan, saat ini tidak sedikit simpatisan PDIP yang mulai merapat ke Prabowo, termasuk para elite politiknya. Kendati demikian, kritik Mega cukup efektif dalam menjaga suara PDIP agar tidak terbawa ke dalam pengaruh Jokowi.

“Serangan Megawati mungkin hanya akan berhasil dari sisi Pileg, mengingat Pileg diperlukan konsolidasi partai yang cukup, tidak bersinggungan dengan tokoh di pilpres, 2024 dengan semangat Megawati di internal partai, dimungkinkan PDIP masih mampu unggul, tetapi tidak di pilpres,” ujar Dedi.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU