Optika.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak anggota Pramuka untuk menguatkan nilai Pancasila dalam setiap gerakan kepanduan Pramuka. Ini penting, ciri khas gerakan pandu Pramuka Indonesia terletak pada penanaman nilai Pancasila di dalamnya.
Baca juga: Aven Januar: Terbukti, Program Pengentasan Kemiskinan Khofifah Berjalan Efektif
"Kepanduan Pramuka membangun kemandirian, karakter, dan persatuan. Tapi untuk kita, nilai dasar Pramuka dari LordBaden-Powell ini ditambah dengan karakter Manusia Pancasila," kata Khofifah saat menjadi pembina apel besar Peringatan Hari Pramuka ke-62 yang digelar di Halaman Gedung Negara Grahadi, Senin (14/8/2023).
"Jadi selain mandiri, berkarakter, kesetiakawanan sosialyang harus bisa dipastikan adalah mereka itu Pancasilais. Maka di samping Salam Pramuka, saya juga gaungkan Salam Pancasila," tambah Khofifah dikutip dari MNC.
Khofifah juga menjelaskan bahwa harus ada Revolusi Mental yang digalakkan melalui Pramuka. Sehingga, pendekatan aktif dan produktif harus dilakukan oleh gugus-gugus depanPramuka serta kwartir di seluruh tingkat.
Baca juga: Kata Para Ahli Soal Peluang Khofifah, Risma dan Luluk di Pilgub Jatim
Khofifah juga mengingatkan bahwa salah satu tujuan Pramuka Indonesia ada adalah untuk melatih skill membangun bangsa sejak pertama didirikan. Yang meski baru diresmikan pada 1961, semangatnya telah ada saat Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO) pada 1916.
"Di usia Pramuka yang telah mencapai 62 tahun ini, makin mendewasakan seluruh peran serta dedikasi dan pengabdian Pramuka untuk Indonesia. Karena gerakan pendidikan non-formal Pramuka ini seiring dalam pengabdian untuk menjaga dedikasi terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia," katanya.
Baca juga: Pilkada Jatim Cetak Sejarah Baru, Tiga Srikandi Politik Bertarung Merebut Jatim I
Lebih jauh, Khofifah menghimbau agar Pramuka secara institusionaltidak dilibatkan dalam politik praktismenjelang Pesta Demokrasi 2024. Meski begitu, setiap anggotanya secara personal tetap berhak menggunakan hak pilihnyasebagai bagian dari warga negara.
"Jangan dibawa ke area politik praktissecara institusinal,kalau secarapersonal silakan gunakan hak politiknya," pungkasnya.
Editor : Pahlevi