Surabaya (optika.id) - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen M. Fadil Imran angkat bicara perihal represi akademis Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para guru besar dan akademisi yang bersuara dimana-mana dengan berbagai tindakan, salah satunya adalah permintaan testimony terhadap pemerintahan Jokowi.
Menurut Fadil, tidak pernah ada paksaan yang dimaksudkan untuk menekan atau mengintervensi para akademisi, khususnya rektor universitas oleh anggota polisi.
Baca juga: Soal Revisi UU TNI-Polri, Megawati: Saya Nggak Setuju, Jangan Sembarangan!
Hal tersebut dia sampaikan untuk menindaklanjuti informasi bahwa adanya personel Polri yang mengintervensi rektor. Informasi tersebut berangkat dari Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Sleman, Yogyakarta pada Senin (5/2/2024).
"Semua akan ditindaklanjuti secara objektif," kata Fadil di Cikeas, Bogor, Rabu (7/2/2024).
Personel Polri, ujar Fadil, tidak hanya berkomunikasi dengan rektor saja. Melainkan juga momentum pernyataan sikap sejumlah rektor tersebut menjadi hal yang dikait-kaitkan.
"Polisi hampir setiap hari menghampiri setiap orang bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini hanya kebetulan pas rektor dan barengan sama momentum aja," tutur Fadil.
Baca juga: HUT Polri ke-78, Ini 6 Tuntutan YLBHI!
Fadil menekankan, terkait dengan permintaan pemberian testimony terhadap kinerja Presiden Jokowi, akan diusut secara tuntas. Kapolda Jawa Tengah (Jateng) pun sudah angkat bicara perihal hal itu.
"Kapolda Jateng kan juga sudah berbicara. Kita pasti akan mengambil langkah-langkah objektif sesuai ketentuan. Ini kan baru katanya. Nah, itu yang akan kita buktikan," ungkap Fadil.
Untuk diketahui, Mahfud MD selaku calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan bocoran adanya intervensi dari kepolisian kepada rektor universitas di Semarang agar membuat testimony kinerja baik dari presiden. Mahfud mengungkapkan bahwa tidak semua rektor yang menyatakan mau untuk membuat video testimony pernyataan itu.
Dirinya mengaku jika hal tersebut dilakukan oleh oknum kepolisian dalam operasi khusus. Akan tetapi, oknum Polres Semarang yang dihubungi justru mengaku mendapatkan imbauan tersebut dari Kapolda Jateng.
Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik (UNIKA), Soegijapranata mengungkapkan jika dirinya diminta untuk membuat video testimony atas apresiasi kinerja pemerintahan Jokowi oleh seseorang yang mengaku dirinya adalah anggota Polres Semarang. Tak hanya itu, sang rektor juga diminta untuk menyatakan bahwa pemilu ini adalah mencari penerus dari Jokowi sendiri.
Akan tetapi, secara tegas dirinya menolak permintaan tersebut. Lebih lanjut, oknum dari Polres Semarang tadi menjelaskan bahwa permintaan video testimony merupakan upaya untuk menenangkan tensi politik jelang Pemilu 2024. Apalagi, adanya gelombang kritik akademisi di seluruh Indonesia.
Editor : Pahlevi