Surabaya (optika.id) - Film dokumenter yang berjudul 'Dirty Vote' telah mencuri perhatian publik sejak dirilis. Film ini menggambarkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, memicu minat dan antusiasme dari para netizen yang ingin mengetahui lebih lanjut.
Dirty Vote pertama kali ditayangkan pada Minggu, 11 Februari 2024, pukul 11.00 WIB. Dalam film ini, tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, mengungkapkan berbagai macam alat kekuasaan yang diduga telah dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu dengan cara yang tidak fair, bahkan merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Penyalahgunaan kekuasaan yang begitu kuat, tanpa rasa malu, ditampilkan secara terang-terangan demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangan ini dianalisis dengan cermat melalui lensa hukum tata negara," begitu bunyi narasi yang diunggah di halaman YouTube resmi Dirty Vote, Senin (12/2/2024).
Sebuah narasi yang dituliskan di halaman YouTube akun Dirty Vote merangkum esensi film tersebut, yang kemudian mendapat ribuan komentar dan like. Di berbagai platform media sosial, tautan video ini menjadi viral, sementara di Twitter Indonesia, Dirty Vote menduduki posisi teratas sebagai trending topic.
Baca juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Dalam trailer film tersebut ketiga ahli mengupas tuntas desain kecurangan Pemilu 2024 yang kemungkinan akan terjadi. Bivitri Susanti mengungkap alasan dirinya terlibat dalam film tersebut karena menyadari banyak orang yang paham pemilu tahun ini telah terjadi kecurangan dan tidak baik-baik saja.
Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja, ujar Bivitri Susanti dalam trailer film tersebut.
Baca juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Dirty Vote, merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dia mengatakan Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu, dan berharap dapat mengedukasi publik. "Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ucapnya. Sementara itu, ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film tersebut di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.
Editor : Pahlevi