Surabaya (optika.id) - Berbagai akademisi dari perguruan tinggi di Indonesia semakin lantang bersuara perihal kegelisahannya atas perkembangan demokrasi dan kehidupan berbangsa belakangan ini. Akan tetapi, hal tersebut mendapatkan sejumlah rintangan bahkan dideskreditkan.
Misalnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menuding bahwa kritik yang dilontarkan oleh para akademisi dari berbagai kampus kepada pemerintaha Joko Widodo (Jokowi) tersebut lantaran mereka tidak mendukung pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Mungkin mereka juga mendukung dari paslon lain sehingga punya opinian yang demikian. Enggak apa-apa, sah-sah saja," ucap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, Senin (7/2/2024) lalu.
Senada dengan Grace, respons sinis juga dilontarkan oleh Menteri Investasi sekaligus Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Bahlil Lahdalia yang berada di kubu Prabowo Subianto. Dia bahkan menyebut bahwa munculnya gerakan akademisi secara massif tersebut diskenariokan secara sengaja.
"Skenario ini. Kita sudah paham sebagai mantan aktivis. Ini 'penciuman' saya sebagai mantan ketua BEM. Ngerti betul barang ini. Kecuali kita dulu kutu buku. Kita [kan] besar di jalan," klaimnya.
Upaya civitas akademika tersebut tak hanya menuai cibiran dari elite pro Jokowi dan Prabowo saja. Tindakan penjegalan lainnya adalah ketika mereka ingin melakukan konsolidasi dan mengutarakan aspirasinya. Dilansir dari catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ada empat pola yang dipakai oleh penguasa untuk meredam gerakan kampus tersebut.
Pertama adalah menghubungi akademisi supaya membatalkan kegiatan jumpa pers tentang penyampaian aspirasi seperti yang dialami oleh Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo.
"Terdapat intimidasi pesan yang diterima Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI," kata Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
Baca juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Kedua, mengerahkan aparat penegak hukum, polisi, agar mendatangi dosen dan rektor dengan modus wawancara tentang respons positif menyangkut rekam jejak Jokowi selama berkuasa.
Ketiga adalah dengan cara mengintimidasi kegiatan mahasiswa. Hal ini dialami oleh mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta tatkala mengadakan konsolidasi yang bertajuk Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Jokowi. Intimidasi tersebut bertujuan agar kegiatan itu batal terlaksana. Adapun pelaku intimidasi itu diduga dilakukan oleh aparat kepolisian maupun orang tidak dikenal yang ditengarai merupakan preman.
Terakhir, adalah dengan cara mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi di depan kantor YLBHI dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ketika aksi, massa mengangkat poster yang isinya adalah tuduhan bahwa KontraS dan YLBHI hendak menghancurkan negara.
"Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa di Kalibata, upaya membangun stigma, dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil dalam membangun prinsip tata negara yang baik," tuturnya.
Baca juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Berbagai intimidasi tersebut, sambung Isnur, merupakan bagian dari pembungkaman terhadap hak rakyat dalam berpartisipasi mengawasi serta mengoreksi kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Serta tidak lepas dari kritik keras publik terhadap keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 pasca-putranya, Gibran Rakabuming Raka, dicalonkan sebagai calon wakil presiden, pungkasnya.
Editor : Pahlevi