Surabaya (optika.id) - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memprediksi laju utang Indonesia akan makin melonjak jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi pemenang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2924 ini. Alasannya yakni program yang digagas lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Beberapa program Prabowo dinilai akan mendorong laju utang lebih tinggi atau mengorbankan anggaran lain seperti subsidi energi yang masih dibutuhkan masyarakat, kata Bhima, kepada Optika.id, Kamis (22/2/2024).
Baca juga: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dikabarkan Dapat Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Tak hanya itu, Bhima juga mengaku khawatir pada komposisi kabinet Prabowo-Gibran yang dinilai cukup gemuk. Maka dari itu, dirinya pun berharap sosok professional bisa masuk ke dalam jajaran kabinet sehingga tidak mengakomodasi keinginan rakyat saja.
Pertanyaan berikutnya, apa sosok profesional seperti Sri Mulyani dan Retno akan lanjut di kabinet Prabowo? Pos Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan ke depan, ujar Bhima.
Salah pilih orang meski satu putaran, imbuhnya, akan berefek jauh lebih buruk dibandingkan dengan penghematan anggaran pemilu akibat klaim satu putaran tersebut.
Tak hanya itu, situasi yang dihadapi oleh pemerintahan yang baru nanti menurut Bhima merupakan situasi yang sangat menantang. Pasalnya, situasi global sedang tidak berpihak kepada Indonesia. tanda-tanda itu nampak jelas dengan harga komoditas yang anjlok, ekonomi mitra dagang terbesar yakni China sedang sekarat dan sakit-sakitan, serta adanya Pemilu di AS yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada kebijakan moneter dan arus modal yang masuk ke RI.
Baca juga: Dampak El Nino, Lamongan Gelar Gerakan Pangan Murah!
Jadi Prabowo menjabat sebagai presiden pun situasinya tidak mewah untuk melakukan berbagai kebijakan yang sifatnya populis seperti makan siang gratis dan susu gratis. Saya kira kalau diberlakukan secara nasional sangat berat, jelas Bhima.
Sebagai informasi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengklaim jika outstanding utang Indonesia yang mencapai Rp8.041 triliun per November 2023 masih aman. Menurutnya, efektivitas utang pemerintah itu tidak hanya mengacu pada nominal semata, melainkan juga perlu memperhatikan berbagai indikator lainnya.
Namun tentu kita tidak sekadar melihat nominal, kalau kita melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko, utang kita itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Suminto dalam keterangannya di media.
Baca juga: Lamongan Progresif, Kebutuhan Pangan Terus Naik
Berdasarkan data indikator rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang saat ini 38,11%, Suminto menilai jika utang Indonesia justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Kemudian jika mengacu pada indikator utang berdasarkan risiko nilai tukar (currency risk), nilai tukar proporsi dari utang Indonesia dalam valuta asing (valas) juga kian menurun. Per November 2023, utang pemerintah dalam bentuk valas tercatat 27,5%.
Editor : Pahlevi