Jakarta (optika.id) - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dijadwalkan mengunjungi tiga partai politik koalisi perubahan yang mengusungnya di Pilpres 2024.
Kunjungan Anies ke DPP Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024).
Baca juga: Paloh Ngaku Sungkan Minta Jatah Menteri ke Prabowo
Partai di Koalisi Perubahan yang pertama dikunjungi Anies adalah Partai NasDem.
Ia bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, Anies menjelaskan, amanat yang diberikan kepadanya telah dijalankan dengan baik.
Kemudian perjalanan amanat tersebut juga sudah sampai di ujung dengan adanya putusan MK.
Hal serupa juga akan dinyatakan Anies kepada pimpinan PKB dan PKS.
"Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, proses sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan," ujar Anies di DPP Partai NasDem, Senin (22/4/2024) malam.
"Habis ini, saya ke PKB dan besok rencananya ke PKS," sambung Anies.
Baca juga: Respon Paloh Usai Ditanya NasDem Soal Oposisi atau Pemerintahan?
Terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghormati putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.
Surya juga menilai setelah putusan MK, semua pihak bisa menutup buku persaingan saat kontestasi elektoral dan membuka lembaran baru.
Pihak yang belum berkesempatan memimpin Indonesia harus menghargai presiden dan wakil presiden terpilih, dan pihak terpilih juga menghargai rival politiknya dalam Pilpres 2024.
"Salah satu modal yang dipahami Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu kita jaga, saya pikir ini ancaman bagi kita dalam satu bangsa," ujar Surya.
Di sisi lain Surya juga menyoroti soal hak angket dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu di DPR.
Baca juga: Paloh: NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ia menilai setelah adanya putusan MK, Hak angket di DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak relevan lagi.
Namun NasDem tidak menghalangi bagi partai lain yang tetap ingin mengajukan Hak Angekt di DPR.
"Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi, untuk kondisi hari ini, itu menurut NasDem. Satu proses perjalanan menit ke menit, jam ke jam, waktu ke waktu, hari ke hari, saya ini mengira esensi dari pada keberadaan hak angket sudah jauh dari pada harapan kita bersama," ujar Surya.
"Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan, barangkali, perjuangan meneruskan hak angket itu. Subjektivitas NasDem menyatakan time frame-nya tidak tepat lagi," sambungnya menutup.
Editor : Pahlevi