Jakarta (optika.id) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengaku belum mengetahui apakah nantinya PBNU akan mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai organ NU.
Penjelasan tersebut ia sampaikan dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).
Baca juga: Massa Demonstrasi, PBNU Temui Jokowi Singgung Perkara Tambang
Ia menjelaskan, melalui rapat pleno hari ini, PBNU memberi mandat kepada dua orang, yakni Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Waketum PBNU Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terkait masalah antara PBNU dan PKB.
Nantinya, keduanya akan memberikan rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, dan terus berkomunikasi dengan dirinya.
Yahya meyakini Anwar dan Amin sama-sama memahami betapa urgennya masalah ini, sehingga perlu cepat diselesaikan.
"Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini," tuturnya, dikutip Kompas.com.
Ia menambahkan, PBNU menolak klaim eksklusif PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU), meski diakuinya bahwa banyak warga NU menjadi konstituen PKB. Namun, banyak pula warga NU yang tersebar di partai lain.
"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, Gerindra, dan lain-lain, itu warga NU juga. Masa mau enggak kita akui? Kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," bebernya.
"Jadi PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Sehingga ya enggak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," sambungnya.
Baca juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai
"Yang penting sekarang bahwa mandat sudah diberikan penuh kepada Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni untuk melakukan pendalaman terhadap masalah-masalah ini," tuturnya, dikutip Kompas.com.
Ia menambahkan, PBNU menolak klaim eksklusif PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU), meski diakuinya bahwa banyak warga NU menjadi konstituen PKB. Namun, banyak pula warga NU yang tersebar di partai lain.
"Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu yang kami enggak bisa, enggak bisa, ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, Gerindra, dan lain-lain, itu warga NU juga. Masa mau enggak kita akui? Kan kita enggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," bebernya.
"Jadi PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Sehingga ya enggak bisa juga misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," sambungnya.
Baca juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
"Pertama, saya perlu klarifikasi ya, pansus itu kan usulannya sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Nanti saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa PBNU berencana membentuk tim lima atau panitia khusus setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris.
PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB, kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).
Gus Ipul, sapaan akrabnnya, menjelaskan bahwa tim lima yang sedang digagas ini akan menyerupai tim yang dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB.
Editor : Pahlevi