Surabaya (optika.id) - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tegaskan dirinya akan menjalankan mandat para kiai soal memperbaiki PKB.
Hal itu ditugaskan Rais Aam PBNU kepada dirinya sampai berhasil, ia juga akan memastikan upaya tersebut. Bahkan, dirinya disebut telah bertemu puluhan kiai dari berbagai daerah di Kantor PCNU Surabaya.
Baca Juga: Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diganti: Pemilu 2024 Banyak Timbul Fitnah
Pertemuan itu, menjadi bagian dari tindak lanjut mandat para kiai untuk memperbaiki PKB. Gus Yahya mengatakan, pihaknya dan Tim Dandani PKB dari PBNU akan berusaha keras memperbaiki partai identik dengan NU sampai berhasil.
"Kami tidak akan berhenti sampai berhasil, mandat dari para kiai akan kami bawa harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil," ujar Gus Yahya di Kantor PCNU Surabaya, Senin, (19/8/2024).
Ia ingin, PKB bisa mengembalikan peran dari para ulama dalam pengambil keputusan partai. Itu sesuai dengan semangat awal PKB didirikan PBNU pada 1998 lalu.
"Kami mendesak PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik," tegas dia.
Baca Juga: Massa Demonstrasi, PBNU Temui Jokowi Singgung Perkara Tambang
Soal dalih mengambil alih PKB, Gus Yahya mengatakan PBNU hanya ingin memperbaiki PKB kembali ke khittah partai saat didirikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Itu sebenarnya bukan urusan kami (mengambil alih PKB), itu urusan internal PKB soal kepemimpinan ya. Tapi kami artinya soal siapa mau disuruh jadi pemimpin dan lain-lain itu urusan internal PKB," tandas dia.
PBNU, juga telah mengirim undangan ke Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk dipanggil PBNU. "Sudah kan sudah, kemarin itu dua minggu yang lalu kami sudah memanggil, mengundang Sekjen PKB tapi menolak untuk hadir," ujar Gus Yahya di Surabaya.
Baca Juga: Survei SMRC: Pemilih PKB, NasDem dan PKS Pilih Anies Jika Bersanding dengan RK
Pada dasarnya, PBNU memanggil Cak Imin untuk bertanya mengenai peran ulama di partai yang sudah terpinggirkan sejak 2006 lalu. PBNU memanggil Cak Imin untuk klarifikasi, apalagi PBNU tidak bisa semena-mena mengeluarkan putusan ke PKB.
"Nggak bisa (PBNU mengeluarkan putusan untuk PKB). Ini mohon dipahami ya posisi NU adalah civil society, masyarakat sipil, punya aspirasi kepada lembaga politik. Ini sama seperti kita kalau semua mahasiswa atau siapapun punya aspirasi kepada DPR, punya aspirasi kepada pemerintah kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk mengartikulasikan aspirasi kita agar teragregasi di dalam lembaga politik bersangkutan," jelas dia.
"Misal, kita nggak setuju pejabat tertentu, kita bisa menyalurkan aspirasi itu. Soal yang wewenang memberhentikan, mengganti dan sebagainya kan ya lembaga politik yang bersanngkutan, bukan masyarakat sipil," tambahnya.
Editor : Pahlevi
