Jakarta (optika.id) - Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah untuk tak mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan. Sebab, Indonesia sudah harus menjadi negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Hal itu dikatakan Megawati dalam pidato politiknya di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Baca juga: Ahmad Muzani: Megawati Dipastikan Tak Bisa Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran
"Kalau nanti enggak ada, jangan pikir lho mau impor, impornya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya, kata Megawati.
Megawati menjelaskan, negara pengekspor beras pasti akan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya, sebelum memutuskan untuk menjual ke negara lain.
"Negara-negara sekarang kalau enggak percaya sama saya negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka, ujarnya.
Presiden ke-5 RI itu juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP), padahal seharusnya fokus menghadapi ancaman krisis pangan global.
Orang urusan tambang saja sekarang pada heboh. Woh mau nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman. Pangan o (makan tuh) tambang iku (itu) nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye (gimana), ujarnya.
Baca juga: Ahmad Muzani Terkait Rencana Prabowo Bertemu Megawati: Tunggu Kondisi Bu Mega Membaik
Sebelumnya, sebanyak tiga fraksi di Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan mark up atau menaikkan harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Diperkirakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 294,5 miliar.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengaku setuju pansus skandal mark up impor beras yang diduga menyeret nama Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Arief Prasetyo dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk.
Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras), kata Suhardi Duka, kepada wartawan, Selasa, (9/7/2024).
Baca juga: PKS Sebut Indonesia Tak Ada Oposisi, Yang Mengontrol DPR
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus tersebut. Hal ini untuk membuka tabir gelap dari proses impor beras ke Indonesia.
Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut, katanya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan. Dia mengatakan, dirinya akan mendorong pembentukan pansus karena ketersediaan beras menyangkut hajat hidup orang banyak.
Editor : Pahlevi