YLBHI Posting Foto Jokowi dan Soeharto, Ini Respons PDIP dan Golkar

Optika.id - Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) memposting foto Presiden Joko Widodo sejajar dengan Presiden RI kedua, Jenderal Besar Soeharto.

Seperti dikutip Optika.id, Senin (14/2/2022), dari akun Instagram YLBHI mengunggah foto Jokowi dan Soeharto sejajar mengenakan jas dan peci warna hitam. YLBHI menyebut foto tersebut dibuat oleh koalisi masyarakat sipil.

Baca Juga: Jokowi Soal Pindah ke IKN: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar

"Itu buatan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak member-nya," kata Ketua YLBHI M Isnur dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia yang dilihat Optika.id juga memposting foto Jokowi sejajar dengan Soeharto. Akun YLBHI dan Fraksi Rakyat Indonesia sama-sama memberikan keterangan pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru atau Orba.

Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba versi Fraksi Rakyat Indonesia:

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis

3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.

7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh

9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

Foto Jokowi sejajar dengan Soeharto itu, kata Isnu, aslinya dibuat oleh Fraksi Rakyat Indonesia. YLBHI hanya memposting ulang dan menyebarkan.

"Tapi YLBHI sebelumnya pernah mengadakan launching laporan tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi. Kami juga menemukan tanda-tanda di mana pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritarian," ujarnya.

Tak hanya itu, Isnur juga membagikan laporan YLBHI terkait tanda-tanda otoritarian pemerintahan Jokowi pada tahun 2020. Insiden Wadas dilihat YLBHI sebagai rupa pemerintah Jokowi sama dengan era Soeharto.

Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi

"Iya, dan kita sangat bisa melihat kesamaan pola tersebut dalam kasus Wadas kemarin," ucapnya.

Sementara itu, politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyebut ada persamaan serta perbedaan antara Jokowi dan Soeharto. Persamaan terletak pada ekonomi, sementara perbedaan terletak pada politik.

"Meski ada kesamaannya, tetap lebih banyak perbedaannya. Di zaman Soeharto, pakem yang dijalankan, liberalisme ekonomi digenjot, liberalisme politik dikendalikan. Jadi muncul pemerintahan yang otoriter. Ada defisit demokrasi," jelasnya.

"Sekarang, liberalisme ekonomi dan politik berjalan bareng. Di tengah-tengah liberalisasi, disrupsi teknologi dan globalisasi, Jokowi berusaha mengorkestrasi peran negara untuk terus hadir sebagaimana ada dalam konsideran Nawacita," imbuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengulas juga soal adanya penilaian era saat ini demokrasi Indonesia sudah bablas. Jokowi, kata Hendrawan, mengoreksi kondisi tersebut.

"Di era reformasi, ada yang bahkan berpandangan, demokrasi kita sudah kebablasan. Orang bebas berekspresi apa saja, termasuk yang mendasarkan gerakannya pada ideologi di luar Pancasila. Pemerintahan Jokowi berusaha melakukan koreksi, sebelum terlambat dan kita terancam disintegrasi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Hendrawan menilai ada perbedaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Terkait dengan kesamaan terletak pada strategi ekonomi, Hendrawan tak mengelak.

"Beda. Dalam strategi pembangunan ekonomi memang banyak kesamaannya. Kata Pak Kwik Kian Gie, karena pengambil kebijakannya orang-orang dari kubu yang sama, yang mesra dan dewasa bersama IMF dan Bank Dunia," tandasnya.

Selain itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan pemerintahan Jokowi dengan Soeharto jelas berbeda.

Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, Jokowi Ngotot Pasir Laut dan Sedimen Itu Berbeda

"Saya kira jelas berbeda ya di era Jokowi dengan era Orde Baru. Kita saat ini berada dalam sistem demokrasi dan penuh keterbukaan serta transparan," kata Ace dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Ace menyinggung sistem keterbukaan informasi era Jokowi dan Orde Baru yang dinilainya sangat berbeda. Ace menilai Jokowi sangat mendukung kebebasan pers.

"Belum lagi, saat ini keterbukaan informasi itu didukung juga dengan kebebasan pers dan media sosial yang memungkinkan bagi proses politik yang lebih terbuka dan transparan," ujarnya.

Menurut Ace, suara masyarakat sipil justru saat ini memberikan pengaruh terhadap demokrasi sesuai mekanisme yang ada. Oleh karena itulah dia menilai pemerintahan Jokowi dan Soeharto jauh berbeda.

"Jadi kontrol rakyat dan masyarakat sipil sangat berpengaruh kuat dengan berbagai instrumen untuk mengekspresikan kebebasan politik dan menyuarakan pendapatnya. Selain bahwa mekanisme prosedur demokrasi melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Jadi menurut saya sih jelas berbeda sekali. Bahwa pemerintahan Jokowi perlu mendapatkan kritik, memang seharusnya begitu dan sejatinya demikian," kata Ace.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi