Optika.id, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) dalam membangun kepercayaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Jatim Bejo salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan Toko Daring yang merupakan salah satu bagian dari E-marketplace. Menjamin transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.
Baca Juga: Khofifah Ungkap Faktor Maju Pilgub Lagi dengan Emil, Nyaman itu Penting!
Dengan ini diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud, ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (18/2/2022).
Melalui Jatim Bejo, Ini juga ekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring
Pemprov Jatim mendorong kolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang/jasa.
Terutama pengadaan langsung yang bersifat non transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace, sambung Khofifah.
Khofifah membeberkan, Jatim Bejo juga memberikan manfaat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah.
Baca Juga: Khofifah Kembali Maju Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jatim 2024
Jatim Bejo juga memberikan peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik. Hingga saat ini, tercatat ada 8 kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program Jatim Bejo. Total pelaku UMK yang bergabung sebanyak 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat. Yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp 180 juta, menjadi Rp 47,2 miliar pada tahun 2021, dan tahun 2022 sampai dengan Februari saja telah mencapai Rp 4,2 miliar, ungkap Khofifah.
Bukti keberhasilan ini, sekaligus merupakan wujud dari Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Amanah dan Jatim Berdaya yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berkolaborasi dengan banyak stakeholder. Baik itu dengan internal Pemprov Jatim maupun pihak eksternal menuju Optimis Jatim Bangkit melalui Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa.
Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK KPK) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring, pungkas Khofifah.
Baca Juga: Khofifah Serahkan Penghargaan K3 2023 ke Bupati Lamongan
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
