Optika.id, Sidoarjo - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah di Jatim, baik untuk jajaran Pemprov maupun kabupaten/ kota se - Jatim untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga kemandirian fiskal dapat segera diwujudkan.
Hal itu ia ungkapkan saat membeti sambutan pada forum Komunikasi Stakeholders dengan tema "Peran BPK RI Dalam Mendorong Kemandirian Fiskal di Daerah" di BPK Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (23/2/2022). Menurut Khofifah halini penting, mengingat kemandirian fiskal akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mandiri mengelola daerahnya sesuai dengan keadaan dan kondisi di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Khofifah Ajak Warga Rawat Masjid Agar Peroleh Berkah Sehari-hari!
"Kepala daerah harus terus mencari terobosan, inovasi, kreasi, supaya pendapatannya naik. Yang penting aturannya jelas dan tidak melenceng dari ketentuan," ungkap Khofifah.
Khofifah mengatakan, kemandirian fiskal dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Di mana, semakin besar PAD yang dicapai suatu kab/kota, maka akan semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki.
"Karenanya perlu disusun master plan dan rencana aksi yang bisa membuat PAD kita semakin meningkat. Tentunya dengan landasan dan regulasi yang tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh, Khofifah menerangkan bahwa salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah peningkatan mutu layanan masyarakat. Menurutnya, penyederhanaan birokrasi bisa menjadi langkah konkret dalam peningkatan PAD.
"Jika kita bisa mewujudkan digitalisasi sistem yang memudahkan masyarakat, saya pikir kepercayaan mereka akan lebih meningkat. Jadi, ayo kita pikirkan inovasi-inovasi lain yang bisa kita canangkan, seperti digitalisasi sistem pelayanan publik," tambahnya.
Lebih lanjut Khofifah mencontohkan selain Pemprov Jatim, maka saat ini Kota Surabaya yang menjadi satu-satunya daerah tingkat dua di Jatim yang telah mencapai kemandirian fiskal. Sementara saat ini tercatat empat daerah Jatim menuju mandiri yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga: PKB Masih Minim Sosok Calon untuk Pilkada Jatim 2024
Capaian ini, kata Khofifah, sangat luar biasa karena menurut evaluasi BPK RI tahun 2020, hanya ada 2% pemerintah daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Sedangkan, 443 dari 503 pemda belum dapat disebut mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Alhamdulillah, di Jatim kita sudah punya role model sendiri, yakni Pemprov Jatim dan Kota Surabaya. Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Sedangkan untuk kab/kota lain, kita bisa langsung mencontoh dari apa yang Pemkot Surabaya lakukan," tutupnya.
Sementara itu, Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat kemandirian fiskal daerah menjadi sulit adalah pajak yang masih tersentralisasi di pusat. Meski begitu, ia optimis jika hal tersebut masih dapat dicapai dengan inovasi penggunaan PAD.
"Memang tak bisa dipungkiri bahwa baik di daerah maupun di pusat, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan terkait proses jalannya kemandirian fiskal ini. Tapi kalau kita senantiasa berinovasi dengan terus dilandasi regulasi yang tepat, saya yakin dalam beberapa tahun yang akan datang kita bisa melihat perubahan yang cukup fundamental," terangnya.
Baca Juga: Irwan PKS: DPD se-Jatim Siap Menangkan Khofifah-Emil
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
