Optika.id. Surabaya. Penangkapan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, merupakan kepala daerah ke 301 yang ditangkap karena kasus korupsi. Sejak pemilihan umum kepala daerah secara langsung 2005 hingga 2021 sebanyak 301 kepala daerah ditahan karena kasus korupsi. Dari kasus kepla daerah yang ditangkap itu sebanyak 124 kepala daerah ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sehingga Bupati Puput Tantriana merupakan kepala daerah ke 125 orang.
Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo, ditangkap di rumah dinasnya, jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, Senin 30 Agustus 2021, jam 03.00 WIB oleh tim KPK yang diketuai Harun Alrasyid. Penangkapan Puput dibarengi juga dengan penangkapan suaminya, Hasan Aminudin. Hasan Aminudin saat ini adalah anggota Komisi VIII DPR RI, dari Partai Nasdem, dan menjabat Bupati Probolinggo periode 2003-2013.
Dugaan sementara Bupati Puput ditangkap karena kasus jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Selain Bupati Puput dan Hasan Aminudin ditangkap juga 8 orang ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari 8 ASN yang ditangkap, 5 orang adalah camat. Para camat yang ditangkap itu berinisial HC, P, IS, DK, dan MR. Sedang tiga orang lainnya, ASN biasa, mereka berinisial S, FR, dan PJK.
Penyegaran Pejabat
Pada Jumat (13/8/2021) Bupati Puput melakukan penyegaran pejabat di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 26 ASN dimutasi: sebanyak 20 orang Eselon III sedangkan 6 orang dari Eselon II. Camat MR, P, dan DK ikut dilantik dalam acara pelantikan pejabat yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani No 23, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Rupanya penyegaran pejabat tersebut mengandung gratifikasi, jual beli jabatan. Tim KPK mengendus praktek jual beli jabatan itu dan puncaknya adalah penangkapan Senin, 30 Agustus 2021, jam 03.00 WIB di kediaman Bupati Puput.
Modus jual beli jabatan itu masih kuat berlangsung di birokrasi negara ini, kata Nurul Barizah, SH, Ph.D dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) kepada Optika.id melalui telpon Selasa, jam 05.00 WIB, 31 Agustus 2021.
Kasus Puput ini menunjukkan abuse of power kuat sekali menjadi dasar korupsi. Sebenarnya jual beli jabatan itu kasus sederhana, tetapi kok berulangkali terjadi, urai Nurul yang mantan Dekan FH Unair itu. Menurut Nurul biasanya berbagai kasus lain bakal terungkap dalam penyidikan maupun di persidangan. Kasus jual beli jabatan itu hanya puncak kecilnya, di bawahnya bagai gunung es, imbuhnya Ketua Penjaminan Mutu Unair itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menguatnya Birokratik Rente
Data 301 kepala daerah tertangkap karena kasus korupsi, sejak 2005-2021, menunjukkan kuatnya kembali fenomena birokratik rente jaman rezim Orde Baru. Kesimpulan ini dipetik dari diskusi antara Optika dengan Prof Kacung Marijan, MA, Ph.D (dari Fisip Unair) Senin, 30 Agustus 2021, di kantor Optika.id.
Menurut Marijan, fenomena korupsi di birokrasi menunjukkan kuatnya gehala birokratik rente jaman Orde Baru. Gejala kekuasaan dan rente sebagai gejala ersatz capitalism, urai Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulamah Surabaya.
Gejala ersatz capitalism atau kapitalisme semu disebabkan oleh 2 hal, yaitu kuatnya pemerintah (birokrasi) sehingga bisa mengatur berbagai hal, termasuk pasar. Kedua, kapitalisme di Asia Tenggara tidak didasarkan perkembangan teknologi yang memadahi. Akibatnya negara kuat dan masyarakat tidak mandiri, kata Marijan secara rinci.
Menurut Marijan fenomena pemburu rente dari ersatz capitalism merupakan konsekuensi dari besarnya kekuasaan negara, kemampuan intervensi terhadap pasar, dan otonom terhadap masyarakat. Hal inilah jual beli jabatan, suap proyek dan sebagai berlangsung terus meskipun banyak kepala daerah sudah ditangkap KPK, pungkas tokoh NU ini. (Aribowo)
Editor : Pahlevi
