Optika.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia mengancam akan menggelar aksi dengan skala lebih besar. Kalau pemerintah ngotot melakukan penundaan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Aliansi Mahasiswa Indonesia juga meminta Presiden menyampaikan sikap yang jelas.
Baca Juga: Peringatan Darurat: Mahasiswa Lakukan Aksi Demonstrasi di Depan DPRD Jatim
"Kami Aliansi mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia," ujar Wakil Presma Universitas Trisakti, Niha Nihaya, di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022).
Selain itu, mereka meminta Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakannya terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
"Kami menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan secara resmi 'menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden'," tegasnya.
Niha menuturkan, pihaknya akan menggelar aksi susulan jika Presiden Jokowi tidak memenuhi tuntutan mahasiswa dalam dua hari.
"Selambat-lambatnya dua hari setelah dilaksanakan aksi tertanggal 1 April 2022," imbuhnya.
Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen Rismansah, menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi belum cukup. Pernyataan yang dimaksud soal Jokowi akan taat pada konstitusi.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi perlu membuat pernyataan resmi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Belum bisa (diterima), kami terlalu banyak ditipu kami terlalu banyak dibohongi mulai dari RUU KPK RUU Cipta Kerja terus RUU MK terus RUU Minerba dan sebagainya. Masyarakat sipil terlalu banyak dikecewakan dan dibohongi sehingga kami tidak percaya. Dia kan cuma bilang akan taat kepada konstitusi, tapi jika masyarakat menghendaki mau gimana. Kalau dia menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," tukasnya.
Blok Politik Pelajar juga meminta Presiden menertibkan komunikasi di kabinetnya. Jadi tidak ada wacana lebih jauh baik soal penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya. Juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadi kan artinya belum clear belum selesai, di antara kabinetnya sendiri pun belum satu komunikasi. Jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi," tegasnya.
Mahasiswa Juga Gelar Aksi di DPRD Surakarta
Baca Juga: Khawatir RUU Pilkada Disahkan, BEM SI Jatim Terus Kawal hingga Pendaftaran!
Selain itu, puluhan mahasiswa juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Surakarta, Jumat (1/4/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa juga menuntut agar bisa beraudiensi dengan anggota DPRD Solo. Mereka mengancam tidak akan membubarkan diri jika tuntutannya tidak ditanggapi.
Tak lama berselang, sejumlah anggota DPRD keluar dari gedung. Salah satu mahasiswa kemudian menyampaikan aspirasinya. Dia menyoroti harga-harga yang mahal, termasuk bahan bakar minyak hingga pajak.
"Saat ini harga minyak sangat mahal. Kondisi minyak langka. Pertamax naik, PPN naik, jadi ini permasalahan yang akumulatif," kata salah satu mahasiswa saat diskusi.
Wakil Ketua DPRD Sugeng Riyanto mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi (mahasiswa) ke pemerintah. "Kami juga siap membahas jika itu terkait Pemerintahan Kota Solo," kata Sugeng seperti dilansir detik.
Di akhir diskusi, mahasiswa dan anggota DPRD menandatangani beberapa kesepakatan. Kesepakatan itu di antaranya soal komitmen pemerintah kota Surakarta dan DPRD Surakarta dalam menjaga stabilitas harga pangan. Mahasiswa juga meminta DPRD menyampaikan aspirasi mereka ke Pemprov Jateng dan pemerintah pusat.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, Ini Sikap Muhammadiyah
Diketahui, sejumlah poster diusung mahasiswa dalam demo yang menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok tersebut, salah satunya bertuliskan 'Jokowi Gagal'.
Selain poster 'Jokowi Gagal', ada juga beberapa poster bernada satire seperti 'Petani Menangis di Negeri Agraris' dan 'Minyak Larang, Raiso Karaoke'.
Dari almamater yang mereka kenakan, mahasiswa yang berunjuk rasa itu dari Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Tunas Pembangunan (UTP).
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
