Optika.id. Menurut Prof Abdul Muti, Ph.D, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Sekum PP Muhammadiyah), menilai gerakan penundaan pemilu atau presiden 3 periode terus dilakukan. Mereka memobilisasi masyarakat tertentu untuk mendukungnya dengan berbagai macam cara, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Rabu, 7 April 2022.
Ini sangat disayangkan. Yang sekarang ini terjadi bukan lagi wacana tetapi sudah merupakan gerakan nyata yang menggunakan kekuasaan dan indikasi penggunaan fasilitas negara, urainya. Komentar tersebut dikatakan Prof Muti saat diwawancarai Optika.id terkait semakin kuatnya gerakan politik untuk meng-gol-kan penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, Ini Sikap Muhammadiyah
Seperti yang ditulis Optika.id Selasa, 5 April 2022, William Liddle, Indonesianis dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di balik penggalangan gerakan 3 periode masa jabatan presiden. Liddle mengatakan bahwa Jokowi berada di balik upaya amandemen konstitusi agar masa jabatan presiden 3 periode.
Kiranya tidak tersangkal lagi: Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar Sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannya, tulisnya di Kompas Senin, 4/4/2022.
Perencanaan presiden mulai terungkap akhir Februari ketika Muhaimin Iskandar dari PKB, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN mengusulkan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 agar kekuasaan Presiden Jokowi bisa diperpanjang.
Liddle melihat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengarahkan Ketum Dewan Pimpinan Pusat (Ketua Umum) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan untuk mensosialisasikan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Liddle Jokowi setuju dengan usaha Menko LBP, para menteri, dan pemimpin-pemimpin partai yang ingin mengubah konstitusi demi perpanjangan masa jabatannya. Setelah itu, hampir setiap hari ada pernyataan dari Luhut, menteri lain, atau Jokowi sendiri yang memperkuat kesimpulan itu.
Prof Muti sependapat dengan Liddle gerakan amandemen konstitusi agar masa jabatan presiden menjadi 3 periode masih massif, sistematis, dan serius.
Saya khawatir, mereka itu terus menggalang dukungan penundaan Pemilu karena ada sinyal Presiden Jokowi merestui. Yang lebih saya khawatirkan lagi, kalau para menteri itu justeru melakukan gerakan atas "perintah" Presiden Jokowi untuk cek ombak, testing the water. Semoga saja kekhawatiran saya itu tidak benar, tulisnya dalam WhatsApp untuk Optika.id.
Gerakan itu semakin riil. Menurut Cipta Panca Laksana, Politikus Demokrat, saat ini sudah beredar isu anggota DPR yang setuju penundaan pemilu sudah ambil uang muka.
Infonya gerilya sales penundaan pemilu di parlemen makin gencar. Anggota yang setuju udah bisa ambil dp. Amsiong, kata politikus Demokrat Panca di akun Twitter-nya @panca66, Rabu (6/4/2022).
Baca Juga: Muhammadiyah Ungkap DPR Tak Seharusnya Beda dengan Putusan MK, Ini Bisa Gaduh!
Belum Lakukan Pembahasan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muti menyatakan bahwa PP Muhammadiyah belum melakukan pembahasan terkait upaya penolakan terhadap gerakan amandemen konstitusi untuk presiden 3 periode, kecuali pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap konsisten menolak penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan presiden 3 periode. Semua itu dinilai bertentangan dengan konstitusi.
Sejak Jokowi, LBP, dan beberapa menteri hadir dalam acara Silatnas APDESI (Silaturahmi Nasional Desa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), 29/3/2022 di Istora Senayan Jakarta dan secara gamblang pimpinan APDESI menyatakan ingin mendeklarasikan presiden 3 periode maka teater penundaan pemilu semakin terang benderang.
Belakangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuat pernyataan yang terkesan tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah para kepala desa itu menyatakan dukungan kepada Jokowi 3 periode. Dalam rapat kerja Bersama Komisi II DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Selasa 5/4/2022, Tito menjawab pertanyaan Junimart Girsang agar kepala desa tidak berpolitik praktis dan dijawabnya bahwa dirinya tidak mempunyai kewenangan tersebut. Kepala desa bukan ASN (aparatur sipil negara) yang bisa dilarang ke ranah politik
Diperkirakan APDESI melakukan deklarasi mendukung Jokowi 3 periode, setelah hari raya idul fitri. Biasanya dukungan itu akan diserahkan kepada MPR. Model itu biasanya diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya yang melakukan dukungan presiden 3 periode. Bagaimana dengan Muhammadiyah?
Baca Juga: Muhadjir Effendy Resmi Jadi Pengelola Tambang, Ditunjuk Muhammadiyah
Sekum PP. Muhammadiyah, Muti, mengakui belum melakukan pembahasan secara khusus ke arah itu. Muhammadiyah menunggu perkembangan keadaan.
Sikap Muhammadiyah akan tetap: tidak ada penundaan Pemilu. Selain bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat Reformasi, penundaan Pemilu sangat beresiko bagi masa depan demokrasi dan mengancam persatuan bangsa, urainya lebih lanjut. Menurut alumnus Flinders University of South Australia itu Muhammadiyah akan tetap bersikap sebagai kekuatan masyarakat madani yang konsisten mengajak bangsa Indonesia mematuhi dan menegakkan Konstitusi.
Tulisan Aribowo
Editor Amrizal Ananda Pahlevi
Editor : Pahlevi
