PAN Balik Kucing, Pengamat: Sikap Pragmatis Ingin Nempel Istana

Optika.id. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden maka dengan cepat sikap DPP PAN (Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional) berubah. PAN berbalik arah tidak mendukung gerakan aksi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Ketua DPP PAN, Bima Arya, saat ini Ketum DPP PAN, Zulkifli Hasan, sudah tidak lagi mendukung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana penundaan pemilu tidak akan terwujud karena terbentur realitas politik yang tidak memungkinkan, lemah dukungan di parlemen. Hal itu diungkapkan oleh Bima Arya, Ketua DPP PAN, Rabu, 6/4/2022, setelah sehari sebelumnya pimpinan DPP PAN dikumpulkan di rumah Zulhas, panggilan Zulkifli Hasa. Bima Arya menyatakan kini PAN fokus menghadapi pemilu 2 tahun mendatang.

Baca Juga: 112 Tahun Muhammadiyah dan Harapan Masyarakat

Alasan berubahnya sikap Zulhas itu juga diuraikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN,Viva Yoga Mauladi. Menurut Yoga sikap partainya sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.

"Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tentu akan mengikuti kebijakan dari Presiden Jokowi," kata Viva, Kamis, 7 April 2022.

Aksi gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang oleh Liddle disimpulkan didalangi Jokowi menimbulkan kemarahan berbagai lapisan masyarakat. Diantara kelompok masyarakat yang marah itu adalah mahasiswa. Mereka sampai hari ini terus akan demonstrasi karena belum percaya dengan yang diucapkan Presiden Jokowi. Begitu pula para akademisi masih menunjukkan sikap kritisnya terhadap berbagai aksi gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Dr Wawan Sobari, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya (UB), menganggap PAN terkesan sebagai partai kejar setoran. 

Setoran apa? Setoran ekonomi dan setoran kekuasaan. Partai ini terlihat tidak percaya diri, sehingga tidak berani jika tidak menempel ke istana, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Sabtu, 9/4/2022. 

Lebih jauh Sobari menilai Zulfikli Hasan sebagai sosok yang menjadikan Presiden (dan mungkin juga Luhut Binsar Panjaitan) sebagai patronnya dalam berpolitik, termasuk untuk menghadapi Pemilu 2024. 

Lebih jauh Sobari menilai sikap PAN balik kucing, tidak lagi mendukung penundaan pemilu, dianggap  menunjukkan sikap pragmatis PAN sudah berada di titik nadir. 

Sudah sangat parah. Memang sikap pragmatis partai politik diperlukan hingga tingkat tertentu, tetapi yang terjadi di PAN sudah hancur-hancuran, tulisnya kepada Optika.id.

Lebih jauh menurut pengamat politik UB yang rajin riset itu bahwa PAN sungguh tidak berbeda dengan PKB yang juga sangat parah sikap pragmatisnya. Ibarat perusahaan yang sedang bangkrut, apa saja dijual untuk bertahan hidup dan membiayai kegiatan operasionalnya. PAN Sepertinya sulit membayangkan masa depannya sendiri. Ia terus berjalan menuruni tangga menuju ke jurang sejarah. 

Pada pemilu mendatang, PAN mungkin akan segera menyusul nasib PPP dan Partai Hanura. Semakin sepi, senyap, kecil, dan nyaris hilang, simpulan negatifnya.

Dilema Politisi Muhammadiyah

Baca Juga: Khofifah: Muhammadiyah adalah Pilar Kemajuan Bangsa dan Kemanusiaan

Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Dr dr Sukadiono, M.M, sikap Zulhas dan PANnya itu sudah benar. Mereka sudah menyadari keadaan sudah berubah maka dengan cepat kembali ke rel awalnya, tulisnya kepada Optika.id, Sabtu, 9/4/2022, lewat WhatsApp. Sukadiono menganggap mundurnya PAN mendukung penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden bisa diterima secara logis.

Dugaan saya PAN berada dalam posisi dilematis. Di sana problemnya. Mestinya Zulhas perlu hati-hati karena di belakangnya adalah gerbong besar, urai Sukadiono. Diakui bahwa berada dalam aksi penundaan pemilu adalah langkah blunder. Tapi itulah dilematis PAN saat ini. Biar sejarah yang akan menilai, pungkasnya. 

Sementara itu Amar Syarifudin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur(DPRD Jatim) merasakan posisi dilematis saat Zulhas menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Sebab Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Muti, Ph.D, secara lantang menentangnya.

Sebagai seorang politisi yang lahir dan dibesarkan dilingkungan  Muhammadiyah tentu kami sejalan dengan sikap politik Muhammadiyah, bahwa dalam menjalankan proses demokrasi kita harus tetap berlandaskan dan mematuhi konstitusi, katanya saat menjawab pertanyaan Optika.id di tengah acara hearing antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur, di hotel Ayola Sunrise, Mojokerto, Sabtu, 9/4/2022. 

Kenapa , karena hanya taat dan patuh terhadap konstitusi maka proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan benar. segala cara yang akan dilakukan untuk "mengakali" apalagi merubah konstitusi tentu akan membawa dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, katanya

Amar ingin menilai Ketum PAN secara proporsional dan dalam real politiknya. Lebih lanjut anggota DPRD yang vokalis itu mengatakan bahwa meskipun kami sadar bahwa sekarang ini dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara  politik sebagai panglima, namun jangan sampai kekuatan politik itu kemudian melahirkan sikap dan tindakan yang akan mengarah pada terkoyaknya  tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah ada konsensus bersama. Politik harus nya tunduk dan sejalan dengan konstitusi bukan sebaliknya, komentarnya yang halus, tidak seperti biasanya.

5 Alasan Zulhas Dukung Penundaan Pemilu 2024

Baca Juga: Paus Fransiskus Desak Penyelidikan Genosida Israel di Gaza, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sebagaimana kita ikuti Zulhas sebelumnya ikut dalam gerakan aksi penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Menurut Zulhas ada 5 alasan kenapa pemilu harus ditunda: (1) karena pandemi belum berakhir sehingga Pemerintah memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani, kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/2). Kedua, perekonomian Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3% hingga 3,5%. Situasi masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dan pengusaha belum pulih usahanya. 

Ketiga, Kondisi dunia tengah memanas: perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Keempat, anggaran pemilu sebaiknya dapat dilakukan efisiensi dan dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, dan kelima, kinerja Presiden Jokoi justru sangat tinggi. Berbagai survei menyebut angkanya di atas 73% persen. Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu.

Aksi gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu ternyata  didrive oleh Menko Marinves  Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dan menurut William Liddle, Indonesianis dari Ohio State University Amerika Serikat, Jokowi ada di belakang aksi tersebut.

Tulisan Aribowo

Editor Amrizal Ananda Pahlevi

Editor : Pahlevi