Maukah Presiden Joe Biden Diterima Kepala Protokol?

[caption id="attachment_9675" align="alignnone" width="300"] Oleh: Cak A. Cholis Hamzah[/caption]

Kunjungan presiden Jokowi baru-baru ini ke Amerika Serikat yang didampingi beberapa menteri kabinet dan tidak disambut pejabat tinggi Amerika Serikat setibanya di bandara militer AS mendapatkan pemberitaan yang luas dalam negeri; ada yang menyebutkan bahwa kejadian itu menunjukkan kemarahan AS kepada Indonesia karena presiden Jokowi yang menjabat sebagai presidensi G20 tahun ini terang-terangan mengundang Vladimir Putin presiden Rusia dalam penghelatan G20 nanti; ada yang berpendapat bahwa AS ngenyek atau merendahkan harga diri Indonesia. Pendapat-pendapat seperti itu wajar muncul karena sebelumnya Menko Luhut Panjaitan yang berpangkat jendral TNI purnawirawan sebagai pejabat negara bersama beberapa orang penting dari Jakarta waktu berkunjung ke perusahaannya orang kaya Amerika Serikat Elon Musk yang menyambutnya hanya dengan pakaian T-Shirt. Sebaliknya ada beberapa foto di media sosial Elon Musk berpakain resmi jas lengkap dengan dasi menerima tokoh-tokoh dari negara maju. Elon Musk tidak menghargai pak Luhut begitu pendapat yang berkembang.

Karena keterbatasan pengetahuan tentang hal ini, Saya mencari second opinion dari sahabat-sahabat saya yang memiliki pengetahuan tentang aturan protokol diplomatik kenegaraan soal kejadian diatas. Sahabat saya mantan diplomat RI yang malang melintang bertugas di luar negeri mengatakan bahwa hal itu tidak pas karena aturannya harusnya pejabat selevel Menteri Luar Negeri atau dari departemen lain yang menyambut kunjungan seorang presiden. Sahabat saya lainnya yang pernah bersama saya mengikuti Pertukaran Pemuda ASEAN-Jepang 1982 dan sama-sama studi di University of London, yang sekarang menjadi dosen jurusan Hubungan Internasional di Fisipol UGM mengatakan berjanji akan menanyakan hal itu ke pak Praktik Menteri Sekneg (karena beliau adalah sahabatnya waktu di UGM) dan berpendapat mungkin kunjungan pak Jokowi ke AS itu bukan tugas negara atau kunjungan bilateral, sebab menghadiri acara pertemuan para pemimpin ASEAN dan AS.

Dugaan sahabat saya kedua ini sama dengan penjelasan Menlu RI Retno Marsudi bahwa tidak ada petinggi AS yang menyambut kunjungan Pak Jokowi ke AS tanggal 10 Mei 2022 karena lawatan presiden RI ini bukan merupakan agenda kunjungan bilateral, melainkan dalam rangka KTT ASEAN-AS. Sebaliknya Presiden RI disambut Asel Roberts seorang wanita diplomat AS penasihat khusus untuk Kepala Protokol AS. Deplu RI menjelaskan bahwa Asel Roberts juga menjemput kepala negara ASEAN lainnya.

Saya pribadi punya pengalaman panjang mendampingi kunjungan diplomat tingkat tinggi AS misalnya anggota Kongres AS, Dubes dan Konjen ke berbagai pejabat pemerintah Indonesia, misalnya Gubernur atau Ketua DPRD. Apabila ada informasi kalau yang menerima nanti adalah pejabat dibawah Gubernur/Wakil Gubernur misalkan Assisten Daerah, maka pejabat tinggi AS itu cenderung untuk membatalkan kunjungannya karena diterima pejabat yang tidak selevel, atau kalau sudah terlanjur berada ditempat kunjungan maka diputuskan pertemuannya dipercepat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saya memang tidak terlalu ahli dalam aturan protokoler diplomatik kenegaraan, namun saya bertanya dalam hati, kalau memang aturan protokolernya seperti itu apabila presiden AS Joe Biden atau Pangeran Salman dari Saudi Arabia atau Presiden Vladimir Putin dari Rusia ke Jakarta dalam rangka menghadiri suatu KTT di Jakarta Indonesia; maukah mereka disambut Kepala Protokol Deplu RI di Bandara Halim Perdanakusuma?.

Wallahualam.

Editor : Pahlevi