Optika.id - Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengalihkan BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak) ke Angkutan Publik antar kota dalam Provinsi (AKP) selama BBM transportasi publik belum dinormalkan.
Hal itu dikatakan BHS sapaan akrabnya saat meninjau Terminal Larangan Sidoarjo, Jumat (9/9/2022).
Baca Juga: BHS Minta Pemerintah Terus Perhatikan Perlintasan KA Tanpa Palang!
Menurut Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ini. Wajib diberikan kepada transportasi, ini yang harus didorong oleh Dinas Perhubungan, kemudian menyampaikan kepada Menteri.
"BLT yang digulirkan Pemerintah, belum tentu digunakan oleh masyarakat untuk bertransportasi, kalau diberikan ke Perusahaan transportasi, maka itu akan digunakan untuk kepentingan transportasi publik, apalagi kalau misalnya harga BBM tidak dinaikkan untuk transportasi Publik. Jadi inilah yang harus diusulkan oleh Pemerintah Provinsi," katanya pada Optika.id, Sabtu (10/9/2022).
Dilanjutkan BHS, sejauh ini belum ada penyesuaian tarif angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
Pemilik bus, kata Alumni ITS Surabaya, ini menginginkan ada penyesuaian tarif, tapi tidak terlalu besar.
"Mereka membutuhkan tambahan untuk menutupi biaya bahan bakar daripada kenaikan BBM subsidi. Jadi titik tengahnya, mereka khawatir masyarakat tidak mau lagi menggunakan transportasi publik jika tarifnya naik," tukasnya.
"Sudah seharusnya, Pemerintah mau berpihak kepada rakyat, subsidi BBM untuk transportasi publik jangan di kurangi. kalau perlu harga BBM subsidi untuk transportasi publik malah diturunkan dari harga yang lama tetapi transportasi pribadi yang dinaikkan. Jadi, transportasi publik tetap hidup, masyarakat bisa memanfaatkan transportasi publik dan logistik yang BBM Subsidinya tidak mengalami kenaikan dengan tarif murah. Maka dampak yang akan memperburuk ekonomi kita, serta kenaikan inflasi tidak akan terjadi," imbuh BHS.
Baca Juga: Bambang Haryo Apresiasi Pemangkasan Bandar Udara Internasional, Terlalu Banyak!
Konektivitas Transportasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, menanggapi Bus Trans Jatim yang mengintegrasikan antara Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Menurut Bambang Haryo, transportasi antar Kabupaten/Kota, harusnya ada terminal tipe B. Transportasi tersebut berfungsi sebagai Hub/utama demikian juga terminalnya sebagai terminal hub/utama yang saat ini terminal Bus Trans Jatim sampai ke terminal C.
"Ini yang menyebabkan perjalanan menjadi terlalu jauh dan tidak efektif, harusnya diintegrasikan dengan transportasi antar kecamatan untuk menuju ke terminal tipe C, yang kita harapkan semua kecamatan secara merata bisa mendapatkan kendaraan publik yang akan diintegrasikan dengan kendaraan publik antar desa," tandasnya.
Saya mengharapkan Bus antar Kabupaten/Kota bisa dioperasikan Bus yang ukurannya lebih besar, jangan Bus ukuran kecil. Saat ini saja sudah overload, apalagi bila saat-saat peak time (waktu puncak) pasti banyak masyarakat yang tidak bisa tertampung di Bus Trans Jatim tersebut," sambung BHS.
Baca Juga: Real Count Pileg DPR RI Jatim: BHS dan Faisol Riza Unggul
BHS mengatakan, dengan adanya konektivitas transportasi antar kabupaten dengan transportasi antar kecamatan dan transportasi antar desa, maka konektivitas tersebut bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan transportasi publik secara merata sampai ke pelosok kabupaten.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
