Optika, Jakarta - Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK keputusan yang bijak. Dia mengatakan keputusan itu merupakan solusi di tengah suasana polemik pegawai KPK yang memanas.
"Tawaran Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tak lulus TWK adalah sebuah keputusan yang bijak. Putusan tersebut menjadi penengah sekaligus pemberi solusi atas konflik yang semakin memanas antara para pegawai yang tak lulus dengan pimpinan KPK. Konflik telah menyebabkan polemik yang tidak perlu," kata Habiburokhman, kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).
"Kami tentu apresiasi sikap Pak Presiden yang cepat memberikan respon, saya pikir ini akan efektif mendinginkan suasana," imbuhnya.
Dengan adanya tawaran itu, Habiburokhman menyebut tidak ada pegawai KPK yang tersingkirkan. Begitu juga dengan pimpinan KPK yang tidak lagi diungkit.
"Intinya tidak ada pihak pegawai yang disingkirkan dan sebaliknya tidak ada pula Pimpinan KPK yang dipermalukan," ujarnya.
Meski belum ada aturan dasar terkait tawaran itu, Habiburokhman menilai keputusan ini sebuah diskresi. Menurutnya, jika masalah itu terus berlarut-larut khawatir akan merusak citra pimpinan KPK.
"Terlepas dari adu argumentasi soal teknis aturan hukum yang detail, sebuah kebijakan yang mungkin saja bersifat diskresi memang perlu dilakukan oleh pemimpin untuk memecah kebuntuan," ucapnya.
"Jika masalah pegawai yang tak lulus TWK terus berlarut-larut, saya khawatir malah akan merusak citra pimpinan KPK yang selama ini kinerjanya patut diacungi jempol," lanjut Habiburokhman.
Waketum Gerindra ini berharap usai adanya solusi itu pimpinan KPK dapat kembali berkonsentrasi bekerja. Para pegawai KPK yang tak lolos TWK pun bisa tetap mengabdi untuk negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Dengan adanya kebijakan ini pimpinan KPK beserta seluruh jajarannya bisa terus berkonsentrasi menjalankan tugas nya dalam pemberantasan korupsi dan para pegawai yang sempat dinyatakan tak lulus bisa tetap mengabdi pada bangsa dan negara," tuturnya.
Sebelumnya, Sigit mengatakan telah menyurati Jokowi terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Sigit meminta izin agar diperbolehkan merekrut 56 eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di tipikor (tindak pidana korupsi). Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain," ujar Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9/2021).
Sigit mengatakan telah mendapatkan respons balik dari Jokowi lewat surat dari Setneg. Intinya, dia mendapatkan lampu hijau untuk menindaklanjuti rencananya.
"Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri," tutur Sigit.
Sigit lalu menjelaskan alasannya hendak merekrut 56 eks pegawai KPK. "Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak kemudian pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," tutur mantan Kabareskrim Polri ini. (Zal)
Editor : Pahlevi
