Optika.id. Jakarta. Dr Abdul Aziz, dosen Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, menganggap saat ini adalah momentum bagus bagi berbagai komponen masyarakat untuk membuka siapa sesungguhnya Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Sabtu (09/10/2021).
Semua komponen dari kampus, intelektual, dan kelompok kritis lain perlu memberikan data lengkap LBP. Agar rakyat tahu kiprah LBP dalam ekonomi politik negara ini, urainya saat mengomentari tentang adanya 6 organisasi internasional mendukung Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Bagus ada Lembaga internasional dukung Haris dan Fatia. Mereka dukung perjuangan hak asasi manusia dimana saja, kata Aziz lebih lanjut.
Kasus ini akan menarik perhatian dunia. Kalangan aktivis HAM internasional akan ikut bicara. Dan itu perlu agar pemilik modal yang merangkap pejabat negara bersedia mengevaluasi diri. Tidak terus-menerus arogan, main sok kuasa, dan sok kaya, kata dosen Ekonomi Politik itu.
Menurut Aziz kasus ini bisa menjadi momentum untuk membuka dan membongkar sederet kenakalan dan kerakusan korporasi dalam penguasaan sumberdaya alam. Agar semuanya telanjang, untuk menjadi pembelajaran ke depan dan generasi-generasi mendatang.
Sudah saatnya republik ini menghentikan polah tingkah buruk oligarki ekonomi dan politik dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam. Negara dan masyarakat sudah terlalu dirugikan, keterangan Aziz lebih rinci.
Menurut Fatia ada enam organisasi HAM (Hak Asasi Manusia) internasional bakal membantu dan membela Haris dan Fatia. Organisasi Ham internasional itu adalah International Federation for Human Rights (FIDH), World Organization Against Torture (OMCT), Frontline Defenders, Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC), International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), CIVICUS, Capital Punishment Justice Project (CPJP), dan Franciscans International.
Keenam organisasi internasional itu akan bela Haris dan Fatia dari tindakan LBP yang telah melaporkan dua aktivis HAM itu ke polisi. Mereka berusaha menekan Pemerintah Indonesia agar melindungi pembela HAM dari ancaman dan teror yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dengan pasal-pasal yang merepresi kebebasan berekspresi.
Sikap keenam organisasi HAM internasional ini dilontarkan lewat video statement Asian Legal Resource Centre di sesi Dewan HAM PBB ke-48, yang dibagikan kepada wartawan pada Kamis (7/10). Pernyataan itu jelas mereka bakal pembela HAM di Indonesia. Mereka turut bersolidaritas dengan pembela HAM di Indonesia, dan prihatin dengan tindakan pejabat pemerintahan yang digambarkan sebagai perbuatan judicial harassment (pelecehan hukum)dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Faisal Basri Tantang LBP
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Faisal Basri, pengamat ekonomi, bahkan secara terang-terangan menantang LBP agar dirinya disomasi seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Bagi Faishal saat ini merupakan momentum yang baik untuk warga dan pemerintah saling buka-bukaan terhadap praktik kotor pejabat negara.
"Bagi saya ini momentum emas, saya juga sebetulnya pengin disomasi dari dulu, supaya datang momentum itu, saya ini lebih kasar dari Bang Haris, wong saya katakan dia (Luhut) lebih berbahaya dari Corona virus. Enough is enough," kata Faisal dalam diskusi virtual, Jumat (8/10/2021).
Menurut Faishal praktik kotor pejabat negara saat ini sudah sangat terlihat di permukaan, sehingga harus dibersihkan Presiden Joko Widodo langsung sebagai kepala negara.
"Ini momentum jangan disia-siakan, inilah saat terbaik kebusukan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi, mau pakai minyak wangi satu ton juga gak bisa, mulailah Pak Jokowi bersih-bersih," ucapnya.
"Tapi kalau Pak Jokowi nggak mau, patut diduga Pak Jokowi ada apa-apanya, terlibat secara tidak langsung, kita tidak mau menjatuhkan presiden kok, kita ingin hak rakyat jangan direbut," urai Faisal lebih tegas.
Aribowo
Editor : Pahlevi
