Optika.id - Soal isu perombakan kabinet (reshuffle) yang terus menggelinding beberapa waktu ini enggan ditanggapi oleh Partai Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku enggan dikaitkan dengan agenda rombak ulang kabinet dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal prerogratif presiden.
Baca Juga: Merapat ke Gerindra, PKB Dukung RK di Pilgub DKI Jakarta!
Dia juga menegaskan jika pihaknya tidak mempunyai kepentingan di balik wacana tersebut.
Pasalnya, selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan membenarkan adanya agenda reshuffle namun sejauh ini masih sebatas wacana sehingga menjadi spekulasi liar.
Kami tidak ingin mencampuri dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini, kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/1/2023).
Dirinya menegaskan jika Presiden Jokowi tidak mempunyai kewajiban untuk mendiskusikan rencana wacana perombakan kabinet dengan parpol-parpol yang mendukung pemerintah, tak terkecuali partai besutan Prabowo Subianto itu. Sebab kewenangan tersebut menjadi prerogatif Jokowi selaku presiden.
Kita lihat saja, apakah Pak Presiden nanti mau melakukanreshuffleatau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali-kali, keluhnya.
Baca Juga: Hari Ini, Presiden Jokowi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Siapa Saja?
Diketahui, Presiden Jokowi meniupkan wacana rombak ulang kabinet sejak akhir tahun 2022 yang lalu. Dalam sejumlah kesempatan dirinya tidak membantah bakal merombak kabinet namun sejauh ini statusnya masih wacana saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa waktu yang lalu sewaktu mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jokowi kembali mengungkit reshuffle akan diadakan dan tinggal menunggu waktu saja.
Ya tunggu saja, ujarnya, Senin (2/1/2023).
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi: Untuk Transisi Pemerintahan Pak Prabowo!
Pernyataan serupa juga disampaikan Jokowi ketika disinggung bakal adanya perubahan posisi parpol dalam kabinet Tunggu saja.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPRdari Fraksi PDIP, Aria Bima, memintareshuffletidak menjadi isu politik. Sebaiknya Jokowi tegas saja apabila mau menggunakan hak prerogatifnya itu, tanpa harus menggelindingkan wacana.
Saya kirareshufflejangan jadi isu ya. Kalau maureshuffleyareshuffle,katanya.
Editor : Pahlevi
