Optika.id - Tidak dinyana-nyana Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), bersuara lantang tentang sistem pemilu yang kini sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Zulhas, panggilan akrabnya, akan mengerahkan 5.000 orang untuk melawan keputusan MK jika yang diputuskan sistem proporsional tertutup.
Baca Juga: Kata Anies Soal Makan Siang Jokowi dan Prabowo, Rakyat Bisa Menilai
Pendapat Zulhas itu dilontarkan kepada wartawan tatkala pulang dari rumah Prof Dr Din Syamsudin di wilayah Jakarta Selatan, 23 Februari 2023. Menurut Zulhas jika MK memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup maka bisa terjadi demonstrasi setiap hari untuk menentang keputusan MK tersebut. Zulhas dan PAN akan melawan terus keputusan MK itu.
Sistem proporsional terbuka, katanya penuh keyakinan kepada wartawan tatkala diminta pendapatnya tentang sidang gugatan sistem pemilu di MK saat ini. Menurut Zulhas: pemerintah meminta proporsional terbuka. Begitu juga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga meminta terbuka.
Sebagaimana kita ketahui, sebanyak 8 parpol (partai politik) di DPR kukuh mempertahankan sistem proporsional terbuka dan menentang sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Kedelapan parpol parlemen itu adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan Partai Demokrat (PD). Hanya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang meminta sistem proporsional tertutup.
Menurut Zulhas sistem proporsional tertutup bisa menyulitkan publik. Publik tidak tahu tokoh yang dicalonkan parpol.
Karena milih wakil harus tahu kan siapa wakilnya, milih siapa. Milih presiden ada namanya toh, milih gubernur ada orangnya. Jadi milih partai siapa, DPR-nya siapa. Kan susah kalau nggak ada orangnya gimana, kalau begitu partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best, kata Menteri Perdagangan itu.
Rupanya Din Syamsudin pun selaras dengan pendapat Zulhas. Din Syamsudin menolak sistem proporsional tertutup. Jika MK memutuskan proporsional tertutup maka akan ikut demonstrasi menolak MK.
Proporsional Tertutup Musuh Bersama
Jika menyimak 8 parpol parlemen menolak sistem proporsional tertutup dan sebenarnya banyak masyarakat dan lembaga politik, sosial, dan hukum lainnya menolak sistem proporsional tertutup maka keputusan MK sangat penting dan krusial. Ada informasi kuat yang diterima Optika.id bahwa komposisi hakim di MK masih banyak yang bakal memutuskan proporsional tertutup.
Mencermati pernyataan Zulhas yang bakal berdemo setiap hari jika diputuskan proporsional tertutup oleh MK, maka ada potensi besar 7 parpol lainnya bisa melawan MK dengan demosntrasi. Zulhas selama ini tidak pernah keras terhadap keadaan, utamanya rezim Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba bersikap keras. Menurut Zulhas sikap rezim Jokowi, saat ini, diyakini berada pada posisi 8 parpol akan tetapi jika MK memutuskan proporsional tertutup, apakah berani Jokowi melawan MK dan PDIPnya Megawati?
Jika MK memutuskan proporsional tertutup maka sangat dilematis bagi Jokowi. Bukan hal yang muda untuk bersikap menerima keputusan MK karena bakal berhadapan dengan 8 parpol lainnya. Begitu pula sebaliknya sangat susah bagi Jokowi membela 8 parpol dengan proporsional terbuka yang berarti berseberangan dengan MK dan PDIP-nya Megawati.
Baca Juga: PAN Bisa Tergeser dari Parlemen Bila Zulhas Tetap Memimpin
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut pengamat politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Dr Abdul Aziz, isu proporsional tertutup sangat sensitif, tulisnya lewat WhatsApp kepada Optika.id, Sabtu (25/2/2023). Diuraikan oleh Aziz bahwa bagi parpol pilihan sistem proporsional terbuka adalah esensial karena hal itu berkaitan dengan perolehan kursi, tingkat elektabilitas parpol dan caleg (calon legislatif), dan sistem demokrasi rakyat.
Dalam simulasi Aziz, jika MK putuskan proporsional tertutup maka 8 parpol parlemen potensial merosot perolehan suara dan kursinya di parlemen. Parpol seperti PAN dan PPP sangat besar kemungkinan tidak lolos parliament threshold (PT) 4 persen dalam sistem proporsional tertutup.
Begitu pula parpol lainnya, seperti Golkar, Gerindra, NasDem, PD, PKB, dan PKS cenderung merosot jumlah kursinya di DPR maupun DPRD. Mereka mengalami ketidakpastian dalam sistem proporsional tertutup. Sementara itu kuat dugaan PDIP justru bakal naik drastis perolehan suara dan kursinya, urai Aziz lebih detil.
Ini artinya sistem proporsional tertutup dimaknai sebagai ancaman serius bagi 8 parpol. Menyangkut hidup mati mereka dalam parlemen. Persoalannya, apakah jika keputusan MK pada proporsional tertutup bisa memicu unjuk rasa massa besar-besaran.
Jika anggota dan simpatisan parpol berani unjuk rasa maka sangat besar kemungkinannya masyarakat lain ikut bergerak. Para mahasiswa, buruh, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan kelompok masyarakat lainnya bakal berdemonstrasi.
Baca Juga: Ketum Pergunu Soal Candaan Zulhas, Memang Tak Berniat Menista Agama
Dalam kondisi chaos seperti itu justru basis legitimasi rezim Jokowi bakal lemah. Sangat besar kemungkinan parpol parlemen menarik kesetiaannya kepada Jokowi. Jokowi kekuasaannya tinggal satu tahun sementara dampak proporsional tertutup bakal dipikul 8 parpol selama 5 tahun hingga 2029.
Tampaknya dampak sistem proporsional tertutup jauh lebih menyakitkan bagi 8 parpol jika dibandingkan dengan tetap setia kepada kekuasaan Jokowi yang tinggal satu tahun itu.
Surya Paloh saat bertemu dengan Jokowi di Istana Negara menyatakan bahwa tetap setia dan mendukung Jokowi hingga berakhir masa jabatannya, Liputan6.com, 30/1/2023. Tampaknya pernyataan itu bisa berubah jika keadaan berubah total.
Tampaknya kesetiaan kepada Istana bisa berakhir jika ancaman terhadap eksistensi parpol jauh lebih besar. Ancaman terhadap eksistensi parpol jauh lebih penting jika disbanding kesetiaan yang tinggal diujung waktu itu. Apalagi jika dinilai Istana bagian dari PDIP dan MK.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi
