Optika.id - Dalam sesi diskusi akhir pekan dengan tajuk "Pers dan Pilpres 2024" menjelaskan perihal kebebasan dan kemerdekaan Pers sesuai dengan pasal sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dengan ini, kebebasan dan kemerdekaan Pers harus diutamakan, terlebih lagi menjelang tahun Politik pemilihan Presiden 2024. Diskusi dihadiri oleh pemateri yang tentu sudah berpengalaman terkait dengan Pers dan Pilpres. Namun, Dahlan Iskan salah satunya, dirinya tidak hadir dalam sesi diskusi tersebut sehingga waktu beliau diganti oleh sesi tanya jawab.
"Kata kunci untuk melihat peran Pers dalam tahun 2024, apakah masih menjadi kekuatan Independen atau menjadi partisan. Menurut saya, sekurang kurangnya pengalaman Indonesia, sudah terobstasi oleh kekuatan kepentingan tertentu, jadinya partisan Pers itu. Pers bisa menjadi kekuatan ke-4 sebagai polisi Pilpres dapat memilih dan memilah hal-hal yang harus disebarkan itulah dinamakan Independen. Meskipun jumlahnya Pers Independen sudah agak susah, memang Pers sekarang dimiliki oleh kekuatan politik, para politisi yang punya kepentingan tertentu. Bagaimana mungkin bisa Independen bahwa kepentingannya bisa cukup kuat menguasai dan mengendalikan wartawan," ujar Prof Asep Saeful Muhtadi, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, seperti yang dikutip Optika.id, Minggu (5/3/2023).
Dia mengatakan, kedudukan Pers sekarang bukan kedudukan atas dan bawah, tetapi bagaimana Pers itu bermitra dengan para Politisi dengan kepentingan tertentu. Sehingga, Pers di masa sekarang akan sulit Berindependen dan akan lebih cenderung Partisan.
"Pemilu 2024 menggambarkan sebuah tantangan yang sangat besar, berangkat dari komposisi kekuatan politik, sangat krusial akan melahirkan situasi yang krusial juga. Itu akan sulit dihindari apalagi kompetisinya tidak seimbang, maka pihak kepentingan tertentu akan banyak terjadi politik uang. Nah, politik uan gbisa dihindari apabila tingkat kesejahteraan masyarakat cukup bagus. Jika tingkat kemiskinannya besar, independensi masyarakat sebagai warga pemilih otoritas politik yang Independen sebagai otoritas politik yang diharapkan tentunya susah," tuturnya.
"Julukan Pers sebagai kekuatan ke-4 itu mungkin sekarang menjadi the first destroyer, the first inisiator. Pers sudah menjadi pencipta kegaduhan, kekuatan ke-4 maskudnya kekuatan untuk menjaga harmoni kehidupan dan stabilitas politik yang ideal. Stabilitas ideal dijaga oleh polisi politik yaitu Pers, sekali lagi, dalam bahasa sederhannya Pers di Indonesia hampir sulit diandalkan untuk kekuatan ke-4 sebagai pengontrol sebagai watch dog dalam jalannya Pemilu 2024. Lalu, siapa yang akan menjadi penjaga demokrasi di Pemilu 2024 nanti?, karena memang akan berjalan dan berlangsung dalam situasi yang tidak memungkinkan, serba mencemaskan. Salah satunya, Pers mempunyai kekuatan untuk menggiring, apabila penggiringannya sebagai sebuah keadilan kan bagus juga, tetapi apabila dikuasi untuk kepentingan tertentu yang tidak bertanggungjawab, tentu tidak akan bagus," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kembali dikatakan Asep, bahwa Pers memiliki Ideologi tersendiri. Dalam proses demokrasi tidak mungkin Pers akan sepenuhnya netral, apalagi jika Pers dikuasai pemilik modal. Tentunya akan susah di masa sekarang ini jika Pers harus memiliki prinsip Independen.
"Lalu kemudian, Pers adalah syarat ideologi, Pers selalu memikul ideologi tertentu. Pers yang bergulat di Indonesia tahun 2024 berideologi bagaimana?, apakah sebanding dengan Ideologi manusia. Ideologinya terhendak kultur di Indonesia, sangat mungkin terjadi kekuatan Pers diluar Ideologi Pancasila. Karena Pers itu tidak kenal ideologi, maka ideologi yang mengendalikan Pers," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan Optika.id, kekuatan modal dari Pers yang tidak imbang tentu akan menyebabkan kedudukan Pers lari di bidang politik. Pastinya akan dimanfaatkan bagi pemilik modal dengan memakai Pers sebagai alatnya.
"Sebab kalau Pers tidak mempunyai kekuatan modal yang berimbang tentu akan lari ke politik itu, Pers sebagai alat yang dapat dimanfaatkan bagi pemilik modal, seperti yang disampaikan bagaimana Pers itu ada di pihak rakyat. Pers yang baik itu cepat maupun elektronik termasuk media massa itu ada dalam kendali pemilik modal. Nasib demokrasi Indonesia ada di tangan pemilik modal, bagaimana masyarakat mengatur pemilik modal tidak campur tangan pada urusan demokrasi, tetapi tetap konsisten menjaga Independen demokrasi. Untuk situasi sekarang, atau menjelang 2024, masih merupakan mimpi kalau Pers adalah Pers yang netral, pasti mempunyai kepentingan tertentu atau bahkan dikendalikan oleh para pemilik modal," pungkas Asep.
Editor : Pahlevi
