Optika.id - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan hak politik bagi para narapidana di Pemilu 2024 aman.
Kemenkumham akan mengakomodir napi yang belum punya e-KTP. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota Jogja, untuk mengakomodir napi yang belum memiliki e-KTP.
"Jogja aman sekali, sudah ada jadwalnya Dinas Dukcapil kabupaten-kota akan turun untuk perekaman," ujar Gusti kepada wartawan di Komplek Kepatihan, Selasa (7/3/2023).
Menurut Gusti, dari total dua ribuan napi di DIY ada sekitar 35 napi yang belum memiliki e-KTP. Bahkan, lanjut Gusti, ada delapan napi tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Dari dua ribuan napi itu masih 35 lagi belum punya e-KTP sedang proses perekaman, delapan di antaranya tidak punya KK karena anak hilang dalam artian tidak ada NIK-nya alamatnya juga nggak tau di mana," jelas Gusti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Akhirnya delapan orang ini kita buatkan KK dengan alamat Lapas (lembaga pemasyarakatan) Jogja setelah itu proses perekaman e-KTP, jadi jangan khawatir hak pilihnya mereka kita amankan karena itu hak warga negara," lanjutnya.
Lebih lanjut, Gusti menambahkan jika total napi di DIY masih di bawah kapasitas Lapas yakni 2.038 orang. Sedangkan maksimum kapasitasnya 2.194. Dari jumlah tersebut, napi paling banyak berada di Lapas Narkotika.
"Kalau di Jogja itu masih setara dengan kapasitas. Kapasitasnya seluruh Jogja 2.194 saat ini masih 2.038 atau di bawah kapasitas," terang Gusti.
"Yang terpadat, banyak memang Lapas Narkotika (Pakem, Sleman) sekitar 530, lalu Lapas Wirogunan (Kota Jogja) sekitar 340 orang," tutupnya.
Editor : Pahlevi
