Optika.id - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Timur, Rabu (12/4/2023). Mereka yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya ini menuntut penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 tahun 2022.
"Kami menolak Perppu Cipta Kerja, kami akan bertahan sampai DPRD keluar menemui kami," kata salah satu orator melalui mobil komando seperti pantauan Optika.id.
Perwakilan Aliansi BEM Surabaya, Jasim Mahindra Zulfikra mengatakan, setidaknya ada 500 mahasiswa yang turun aksi.
"Jumlah massa aksi 500 lebih," kata Jasin.
Ada sejumlah poin yang mereka tuntut. Pertama mereka mendesak pemerintah untuk mencabut Perppu atau Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan terkait RUU Perampasan Aset.
Mahasiswa juga menolak segala bentuk Komersialisasi Pendidikan berbasis PTN-BH. Menuntut untuk segala Universitas di Surabaya segera membentuk Satgas Kekerasan Seksual sesuai dengan Permendikbud No 30 tahun 2021.
Seperti pantauan Optika.id, di tengah aksi salah seorang orator kemudian mendesak Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan jajarannya untuk keluar menemui mahasiswa.
"Bapak dan Ibu ketua DPRD yang keluar atau kami yang masuk," kata orator.
Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad akhirnya mau menemui massa. Itu terjadi setelah mahasiswa memberikan ultimatum dengan hitungan mundur.
Saat berdialog di atas mobil komando, Kusnadi mengatakan, tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan Perppu Cipta Kerja ini sebenarnya sudah pernah disampaikan berkali-kali.
"Sebenarnya sudah dari dulu, sudah jadi tuntutan masyarakat Jatim, termasuk mahasiswa juga," kata Kusnadi.
Kusnadi mengklaim DPRD Jatim juga sudah secara terus menerus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa itu. Dia mengaku sepakat dan menolak UU Cipta Kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kami tidak berhenti memperjuangkan itu, tuntutan saudara-saudara sekalian," ucapnya.
Merasa tak puas, salah satu mahasiswa yang juga berada di atas mobil komando kemudian meminta sikap konkret Kusnadi. Ia mendesak politikus PDIP itu untuk menelepon Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Kami meminta Bapak Kusnadi untuk menelepon Ibu Puan Maharani secara langsung hari ini, untuk menyambungkan kami, disaksikan oleh ribuan mahasiswa di sini, kami rasa bapak bisa," ujar salah satu orator.
Mendengar hal itu, Kusnadi enggan menuruti permintaan mahasiswa untuk menelepon Puan. Ia lebih memilih untuk bersurat resmi.
"Saya tidak akan telepon, terserah apa tanggapan kalian, saya tidak akan telepon," jawab Kusnadi, sembari menggelengkan kepalanya.
"Saya hanya bisa melakukan secara resmi dengan surat. Ini hal yang bersifat formal, bukan secara pribadi," lanjutnya.
Mahasiswa kecewa. Mereka kemudian memaksa Kusnadi membuka gedung DPRD Jatim untuk mahasiswa, dan kemudian menggelar sidang rakyat di dalamnya. Tapi permintaan itu lagi-lagi ditolak.
"Saya tidak terintimidamsi dengan permintaan kalian," ucap Kusnadi.
Mereka kecewa lantaran dianggap intimidatif. Mahasiswa pun sempat menghalangi Kusnadi dan Anwar Sadad untuk turun dari mobil komando, dan masuk kembali ke Gedung DPRD Jatim.
"Permintaan dan kajian kami menolak UU Cipta Kerja dianggap sebagai tindakan intimidasi. Maka lawan! Lawan! Lawan!" tegas Mahasiswa.
Tapi, Kusnadi dan Anwar tak menggubrisnya. Mereka beranjak masuk ke gedung DPRD Jatim meninggalkan massa. Sempat terjadi saling dorong dan lemparan botol antar mahasiswa dan aparat kepolisian. Kendati demikian, massa unjuk rasa bubar setelah azan Maghrib atau buka puasa.
Editor : Pahlevi
