Optika.id - Anies Baswedan berencana untuk menghentikan program-program Jokowi yang buruk jika ia terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie alias Gus Choi, yang merupakan elit partai yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Gus Choi menegaskan bahwa program-program Jokowi yang akan dihentikan adalah yang buruk dalam pelaksanaannya. Hal ini sebagai tanggapan terhadap survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
"Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik, namun yang buruk akan dihentikan. Dia menyatakan bahwa hal yang baik akan dipertahankan dan bahkan dilanjutkan jika perlu, sedangkan yang buruk akan dihentikan, dibuang, atau dilakukan perubahan agar menjadi lebih baik," katanya, Kamis (11/5/2023).
Terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Gus Choi dengan tegas menyatakan bahwa Anies akan melanjutkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (UU). Dia menyebut bahwa Anies telah menyatakan adanya kelanjutan dan perubahan. Hal yang baik yang telah ditetapkan dalam UU akan dilanjutkan, sementara hal lainnya bisa dievaluasi. Menurut Gus Choi, hal tersebut adalah hal yang wajar.
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gus Choi juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan sebuah bangsa, perubahan seharusnya dilakukan untuk mencapai kemajuan. Namun, ia tidak secara rinci menjelaskan program-program Jokowi yang dianggap buruk.
Dalam pidato politiknya, Anies Baswedan pernah mengungkapkan beberapa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik apa saja poin-poin kritik tersebut. Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaan, dengan menyatakan bahwa Pilpres 2024 bukanlah hal yang baru.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Dia menekankan bahwa kekuasaan berada pada rakyat dan penting untuk menjaga kekuasaan hingga pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS).
Editor : Pahlevi
